Fenomena El Nino diperkirakan akan bertahan hingga awal 2027, dengan peluang mencapai kategori moderat hingga kuat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan sejumlah rekomendasi, termasuk mengimbau pemerintah daerah (pemda) menyiapkan respons cepat.
Dilansir detikHealth, fenomena El Nino yang panjang itu berpotensi membuat musim kemarau terasa lebih kering dan lama daripada kondisi normal. Puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Juli hingga September 2026.
Pada Juli 2026, puncak kemarau diprediksi terjadi di 83 zona musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah Indonesia. Wilayah terdampak meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, NTT bagian selatan, Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tengah, hingga beberapa wilayah di Maluku dan Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian pada Agustus 2026, puncak kemarau diperkirakan meluas dan mencapai 369 ZOM atau 48,84 persen wilayah Indonesia. Wilayahnya mencakup sebagian besar Pulau Jawa, Bali, NTB, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta sebagaian besar Pulau Papua.
Selanjutnya pada September 2026, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 169 ZOM atau sekitar 25,41 persen wilayah Indonesia. Wilayah terdampak mencakup Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, sebagian NTT, Kalimantan bagian selatan, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan.
Fenomena El Nino umumnya ditandai dengan berkurangnya curah hujan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkatkan asap dan polusi udara.
Dilihat di akun Instagramnya, BMKG meminta pemda dan masyarakat melakukan antisipasi dilakukan sejak dini guna menekan risiko kerugian akibat musim kemarau dan El Nino. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan langkah mitigasi dan adaptasi berjalan optimal.
"BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda)," ujar Faisal.
Pemda juga diminta menyiapkan respons cepat untuk mengantisipasi peningkatan polusi udara yang berpotensi memicu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Forkopimda, BPBD, dan pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini," lanjutnya.
Baca selengkapnya di sini.
(des/des)
