Pada Januari 2026 lalu, sejumlah desa di Kalimantan Utara sempat dikabarkan masuk wilayah Malaysia setelah perbatasan kedua negara mengalami penyesuaian. Baru-baru ini, kabar tersebut kembali muncul sehingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi penjelasan.
Dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (29/6), Tito awalnya membahas terkait perbatasan di wilayah Kaltara. Dilansir detikNews, Tito menyebut batas wilayah tidak jelas dan tidak sesuai dengan yang ada di peta, sehingga menyulitkan identifikasi.
"Nah ini mungkin yang, mohon maaf, yang problem lama karena Malasyia dengan Belanda dan Inggris membagi Pulau Sebatik dan beberapa sungai seperti Sirapat dan Simatipal tadi itu hanya di peta, sedangkan di lapangannya tidak. Yang terjadi di lapangan kita lihat, yang sudah berkunjung pasti tahu bahwa lintas batas tidak jelas, tapal batas tidak jelas," ujar Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi tersebut pada akhirnya membuat sebagian wilayah di beberapa desa teridentifikasi masuk ke Malaysia. Tito juga menyinggung ada garis batas yang menembus rumah warga.
"Ada rumah yang bahkan sebagian bagian depan milik Indonesia, sebagiannya lagi berada di Malaysia," jelasnya.
Tito menyoroti ketidakjelasan perbatasan ini membuat penyelundupan lebih rawan terjadi. Mulai dari penyelundupan narkoba, senjata, hingga manusia.
"Nah ini crossing yang terjadi secara ilegal juga membuat dampak negatif ada human trafficking, drug trafficking, fire arms trafficking, kemudian penyelundupan, dan lain lain, terjadi di sana," katanya.
Selain masalah penyelundupan, Tito juga menjelaskan tentang isu dua desa di Kaltara yang lepas dari Indonesia dan kini masuk wilayah Malaysia. Tito meluruskan bahwa sebenarnya ini hanya masalah garis perbatasan dan tidak semua wilayah desa tersebut masuk ke Negeri Jiran.
"Ini juga yang jadi isu kadang-kadang dikatakan bahwa ada 2 desa yang lepas masuk Malaysia, bukan seperti itu. Yang ada adalah ada bagian tanah dari desa itu yang masuk Malaysia, tapi yang masuk Indonesia dari Malaysia masuk Indonesia juga jauh lebih banyak. Jadi kita sebetulnya diuntungkan," katanya.
Tito membenarkan ada 127 hektare lahan yang kini masuk ke wilayah Malaysia. Namun, di sisi lain, dia mengatakan ada ribuan hektare lahan, yang semula berada di Malaysia, kini menjadi milik Indonesia.
"Yang dimaksud adalah 127 hektar, itu ada di dua desa yang masuk konsekuensinya masuk wilayah Malaysia, tapi kita dapat kompensasi 5.700 hektar masuk sisi Indonesia, ini mohon kami klarifikasi dalam forum ini, karena jadi isu di publik seolah-olah kita kehilangan dua desa, padahal desanya tidak hilang, yang hilang ada sebagian tanahnya, tapi kita dapat lebih dari itu," tegas mantan Kapolri tersebut.
Baca selengkapnya di sini.
(des/des)
