Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengawal puluhan aduan calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. DPRD memastikan dokumen para calon siswa akan diteruskan ke Dinas Pendidikan agar dapat diproses pada tahap pendaftaran berikutnya.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan pihaknya telah menerima 32 berkas pengaduan yang diserahkan Ketua TRCPPA Kalimantan Timur Rina Zainun. Berkas tersebut berisi identitas calon siswa beserta bukti penolakan dari sistem SPMB.
"Dokumen yang ada ini sudah kami serahkan ke Dinas Pendidikan. Ini ada gelombang 2, tapi cuma sampai tanggal 4. Jadi akan kami pantau sampai tanggal 4. Insyaallah anak-anak ini bisa tertampung di sekolah negeri," kata Novan kepada detikKalimantan, Kamis (2/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Novan, Dinas Pendidikan menyampaikan masih tersedia sekitar 300 kursi kosong di sejumlah SMP negeri. Karena itu, calon siswa yang belum diterima akan diproses melalui gelombang kedua sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan.
"Gelombang 2 itu manual oleh Dinas Pendidikan, dan menyesuaikan ketersediaan di masing-masing rayon. Kalau di rayonnya sudah penuh, nanti akan digeser ke rayon berikutnya. Yang penting pada prinsipnya mereka tetap tertampung di sekolah negeri di Samarinda," ujarnya.
Selain mengawal penempatan siswa, DPRD juga akan mengevaluasi pelaksanaan SPMB, terutama di wilayah yang daya tampung sekolah negerinya belum sebanding dengan jumlah lulusan SD. Kata dia, polemik SPMB juga disebabkan banyaknya lulusan SD swasta yang ingin melanjutkan ke SMP negeri.
"Yang mau masuk ke SMP negeri itu banyak. Tidak cuma dari SD negeri, tapi swasta juga. Belum lagi yang lulusan madrasah. Kita akan breakdown per kecamatan sampai ke kelurahan. Daerah seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran akan kita evaluasi karena jumlah sekolahnya memang masih kurang," tuturnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menanggapi adanya dugaan manipulasi titik koordinat yang disampaikan sejumlah orang tua. Menurutnya, DPRD belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum Satgas SPMB melakukan pemeriksaan.
"Kalau memang ada bukti, tentu harus ada konsekuensinya. Nanti kami akan meminta keterangan dari Satgas karena memang mereka yang bertugas mengawasi pelaksanaan SPMB," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur Rina Zainun mengatakan pihaknya telah menerima lebih dari 100 laporan dari masyarakat. Namun, baru 32 berkas yang dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada DPRD.
"Yang sudah lengkap ada 32 berkas. Sebenarnya yang melapor sudah lebih dari 100, tapi kami dahulukan yang datanya lengkap agar segera ditindaklanjuti," ujar Rina.
Rina juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan jual beli kursi dalam proses SPMB. Namun, ia menegaskan belum memiliki bukti untuk mendukung dugaan tersebut.
"Soal jual beli kursi, itu rumor yang berkembang. Tapi saya tidak berani bicara kalau tidak ada pembuktian. Untuk dugaan perubahan titik koordinat, ada orang tua yang menunjukkan tangkapan layar yang memperlihatkan perubahan jarak pada data salah satu peserta," terangnya.
Menurut Rina, sebagian besar aduan berasal dari jalur domisili. Bahkan, terdapat calon siswa yang telah mendaftar hingga sembilan sekolah tetapi tetap tidak diterima. Ia berharap pemerintah mengevaluasi sistem SPMB agar tidak lagi menyulitkan masyarakat.
"Kalau rumahnya dekat tapi tetap terlempar jauh, lalu gunanya zonasi untuk apa? Harapan kami semua anak bisa mendapatkan sekolah dan sistemnya diperbaiki agar tidak mempersulit orang tua," pungkasnya.
Simak Video "Bersenang-senang dan Piknik Kuliner di Pantai Kalimantan Timur"
[Gambas:Video 20detik]
(des/des)
