Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menegaskan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 bukan disebabkan kesalahan teknis pada sistem. Namun masalah utamanya karena jumlah calon siswa yang melebihi kuota SMP negeri.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Disdikbud Samarinda Wahiduddin mengatakan, jalur domisili bekerja berdasarkan jarak rumah ke sekolah menggunakan titik koordinat. Namun, pada sejumlah kawasan padat penduduk, jumlah pendaftar jauh melampaui kapasitas sekolah.
"Jalur domisili itu mengukur jarak antara sekolah dengan rumah calon siswa. Persoalannya, jumlah calon siswa di sekitar sekolah tertentu melebihi daya tampung, sehingga pasti ada yang tidak tertampung," katanya kepada detikKalimantan, Kamis (2/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, secara teknis pelaksanaan SPMB berjalan baik. Sebelum diterapkan, sistem telah melalui berbagai simulasi dan pengujian. Namun kata dia, pengelolaan aplikasi berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), bukan Disdik.
"Secara teknis sudah bagus. Aplikasinya juga bukan dipegang Dinas Pendidikan, melainkan Diskominfo. Jadi tidak ada yang bisa mengotak-atik sistem tersebut," ujarnya.
Wahiduddin menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 13 ribu lulusan SD negeri dan swasta di Samarinda. Sedangkan kapasitas SMP negeri hanya sekitar 10 ribu kursi. Karena itu, menurutnya, tidak semua lulusan dapat diterima di sekolah negeri.
"Kalau semua masuk SMP negeri, sekolah swasta bisa kolaps. Makanya memang ada pembagian peran antara sekolah negeri dan swasta," terangnya.
Terkait keluhan calon siswa yang tidak diterima di sekolah tujuan, Wahiduddin mengatakan pemerintah masih menunggu proses daftar ulang hingga 4 Juli untuk mengetahui sekolah mana yang masih memiliki kursi kosong. Setelah itu, Disdik akan melaporkan hasil SPMB kepada Wali Kota Samarinda sekaligus menyusun mekanisme pengisian kuota yang masih tersedia.
"Kita belum bisa memastikan sekolah mana yang kuotanya masih kosong karena masih proses daftar ulang. Nanti setelah itu akan ada mekanisme pengisian kuota yang belum terpenuhi," jelasnya.
Disinggung mengenai dugaan perubahan titik koordinat yang sempat diadukan sejumlah orang tua, Wahiduddin membantah kemungkinan adanya perubahan pada satu peserta saja. Menurutnya, jika terjadi gangguan sistem, dampaknya akan dirasakan seluruh pengguna, meski dugaan tersebut tetap akan dikoordinasikan dengan Diskominfo untuk memastikan penyebabnya.
"Tidak mungkin satu orang saja berubah titik koordinatnya. Kalau memang ada error sistem, pasti seluruh Kota Samarinda terdampak karena servernya satu. Nanti kami koordinasikan dengan Diskominfo, karena mereka yang kelola," tegasnya.
Wahiduddin juga menanggapi isu dugaan jual beli kursi dalam proses SPMB. Ia menegaskan hingga kini Disdik belum menerima laporan yang disertai bukti.
"Kalau memang ada, harus dibuktikan. Sampai saat ini laporan yang masuk kepada kami nihil," tutur dia.
Di sisi lain, Wahiduddin mengatakan penambahan ruang belajar maupun pembangunan sekolah baru tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, kebijakan tersebut harus melalui kajian, termasuk mempertimbangkan ketersediaan guru.
"Menambah rombongan belajar juga ada efek dominonya. Gurunya harus ditambah, sementara sekarang saja guru masih kurang. Jadi semuanya harus melalui analisis dan evaluasi yang menyeluruh," pungkasnya.
(bai/bai)
