Pengadaan 70 ribu motor listrik yang bakal dibagikan untuk Kepala SPPG menjadi sorotan usai kabar tersebut viral di media sosial. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat menolak pengadaannya tahun lalu.
Namun demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui detail informasi tersebut dan masih harus mengecek lebih lanjut.
"Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi," kata Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya menyebut anggaran untuk MBG seharusnya diprioritaskan untuk pengadaan makanan. Sebab mitra MBG sudah mendapatkan untung, sehingga bisa menyisihkannya untuk mencicil motor.
"Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi," tutur Purbaya.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, sudah menjelaskan pengadaan motor dilakukan sejak tahun 2025 dan jumlahnya bukan 70 ribu unit, melainkan sekitar 21 ribu unit.
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4)
"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.
Meski demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
Baca artikel selengkapnya di sini.
(bai/bai)
