Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara menanggapi kabar adanya insentif dari pemerintah setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Bahlil menyatakan sampai saat ini belum ada insentif yang disepakati.
Dilansir detikFinance, Pemerintah dikabarkan sedang menyusun insentif dan stimulus ekonomi sebagai respons atas kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax. Bahlil mengatakan memang sedang ada kajian untuk hal tersebut, tetapi belum ada insentif atau stimulus yang disepakati.
"Kita belum ada keputusan sama sekali, kita lagi lakukan kajian," beber Bahlil, dikutip Jumat (12/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil menekankan pemerintah sedang mengkaji agar energi subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Ia meminta masyarakat dengan tingkat ekonomi mampu untuk tidak memaksakan diri membeli BBM subsidi.
"Kita lagi meng-exercise semua alternatif, yang penting adalah kita itu menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah, ini subsidi. Sementara yang nonsubsidi ini saudara-saudara kita yang punya kemampuan ekonomi jauh lebih baik dari saudara-saudara yang memang harus disubsidi," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengaku tengah menyiapkan stimulus ekonomi untuk meredam dampak kenaikan BBM nonsubsidi. Rencana ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengungkapkan rencana stimulus akan dilaporkan lebih dulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan kepada masyarakat luas.
"Lagi disiapkan. Kalau sudah diputus, baru dikasih tahu. Lapor Presiden dulu," ujar Airlangga, Rabu (10/6/2026).
Senada, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun juga mengatakan ada berbagai opsi stimulus dan insentif yang saat ini tengah dibahas untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.
"Sebagai wakil rakyat, saya memahami bahwa kenaikan harga BBM selalu menimbulkan beban bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan ini harus dipahami bukan hanya dari sisi harga, tetapi juga dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang," bebernya, Kamis (11/6/2026).
Baca selengkapnya di sini.
(des/des)
