Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Wagub Kaltara), Ingkong Ala melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (17/3/2026). Ingkong Ala yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Utara (LADK-KU), menemui Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyampaikan sejumlah usulan.
Ingkong Ala menyampaikan soal potensi kerja sama antara masyarakat adat Kaltara dengan pengelola pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam kunjungannya ke IKN, Ingkong Ala turut didampingi sejumlah tokoh masyarakat LADK-KU dan jajaran pengurus Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
"Provinsi Kaltara ini sebagai daerah penyangga ibu kota baru, dan harus mendapat ruang strategis dalam proses pembangunan, terutama bagi masyarakat adat," kata Ingkong Ala.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ingkong mengungkapkan masyarakat adat Dayak Kenyah di Kaltara memiliki komitmen kuat untuk mendukung pembangunan IKN. Masyarakat adat setempat juga ingin memastikan nilai-nilai budaya tetap terjaga di tengah pembangunan besar yang sedang berlangsung di Pulau Kalimantan.
"Pembangunan IKN ini harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan kepentingan masyarakat adat, khususnya di Kalimantan Utara," ungkapnya.
Ingkong juga menyampaikan beberapa usulan konkret kepada pihak Otorita IKN. Di antaranya terkait pelestarian budaya melalui pengakuan serta fasilitasi kegiatan adat, sebagai bagian dari dukungan moral dan kultural terhadap pembangunan ibu kota baru.
"Selain itu LADK-KU juga mengusulkan integrasi budaya Dayak khususnya Dayak Kenyah dari Kaltara dalam konsep pembangunan IKN. Integrasi ini diharapkan mampu memperkenalkan sejarah seni dan kehidupan masyarakat adat kepada publik sekaligus menjadi daya tarik pariwisata budaya di kawasan Nusantara," kata Ingkong.
Mantan Wakil Bupati Bulungan itu juga mendorong adanya program pemberdayaan masyarakat adat melalui pelatihan keterampilan yang dapat diakses masyarakat Kaltara. Seperti dalam bidang tenaga kerja ekonomi kreatif maupun pengembangan budaya.
Tak hanya itu, penguatan ekonomi masyarakat adat melalui pengembangan UMKM juga menjadi bagian dari usulan yang disampaikan.
"Lembaga adat juga menilai pentingnya membuka ruang partisipasi bagi masyarakat adat dalam proses pembangunan IKN termasuk melalui forum komunikasi dan musyawarah bersama pemerintah daerah serta otorita ibu kota," tegasnya.
Kunjungan para tokoh adat Dayak Kaltara ini diterima langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dengan positif. Basuki juga menegaskan komitmen Otorita IKN untuk membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat adat di wilayah sekitar ibu kota baru.
"Meskipun kawasan IKN secara administratif berada di Kalimantan Timur namun daerah sekitar termasuk Kaltara tetap memiliki peran penting sebagai wilayah penyangga pembangunan IKN," kata Basuki.
"Pihak Otorita IKN akan mengakomodasi berbagai usulan dan harapan masyarakat melalui kelembagaan adat yang ada termasuk dari Kaltara," sambung dia.
Komitmen ini juga sejalan dengan sejumlah regulasi Otorita IKN antara lain Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Otorita IKN Perka OIKN Nomor 12 Tahun 2023 tentang tata cara penyelenggaraan pertanahan di IKN serta Perka OIKN Nomor 9 Tahun 2023 mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha.
"Usulan yang disampaikan oleh Lembaga Adat Dayak ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah Kaltara dapat ikut berkembang seiring pembangunan ibu kota negara," tutupnya.
(aau/aau)
