Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan IKN masih berjalan meskipun status ibu kota masih berada di DKI Jakarta. Otoritas menegaskan tidak ada istilah berhenti, apalagi mangkrak, karena sudah ada target agar IKN menjadi ibu kota politik pada 2028.
Dilansir detikFinance, Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sama sekali tidak membatalkan rencana IKN sebagai ibu kota negara. Sebaliknya, ia menilai putusan tersebut menguatkan koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
Troy mengatakan, sesuai ketentuan undang-undang, penetapan resmi perpindahan ibu kota negara akan dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, ada tiga skema pendanaan untuk pembangunan IKN. Yakni APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan investasi swasta. Ia menambahkan bahwa pembangunan IKN masih terus berjalan dan tidak ada indikasi untuk berhenti. Ia meminta kepada berbagai pihak untuk tidak asal menggunakan diksi yang mendiskreditkan progres IKN.
"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," jelas Troy dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
Troy menyinggung kembali arah besar pembangunan Nusantara melalui gagasan Superhub Ekonomi Nusantara. Ia menekankan bahwa IKN tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan wilayah-wilayah sekitar di Kalimantan Timur.
"Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia," jelasnya.
Pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan. Wilayah ini mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan.
Arah pembangunan tersebut juga direncanakan akan membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Kalimantan Timur. Troy turut menyebut sejumlah perkembangan yang telah berjalan di kawasan Nusantara, mulai dari pembangunan akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku.
Baca selengkapnya di sini.
(des/des)
