Presiden Rusia, Vladimir Putin melegalkan penyitaan rumah-rumah warga Ukraina di wilayah pendudukan. Kebijakan itu dikeluarkan saat konflik kedua negara itu masih berlangsung.

Putin menandatangani undang-undang baru yang mengizinkan penyitaan rumah warga Ukraina, terutama rumah tanpa pemilik di wilayah pendudukan. Aturan ini berlaku di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Wilayah tersebut merupakan empat wilayah Ukraina yang diserobot dan diklaim secara ilegal oleh Moskow.

Melansir TVP World, Kamis (8/1/2026), melalui undang-undang tersebut, rumah dan apartemen dapat diakui sebagai milik wilayah atau kota madya yang dikendalikan Rusia. Rumah-rumah kosong yang ditinggalkan warga akibat perang dinilai memenuhi kriteria tanpa pemilik dan dapat diambil alih negara pendudukan.

Kebijakan ini secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Federal No. 518-FЗ yang ditandatangani Putin pada 15 Desember 2025. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada otoritas pendudukan untuk menyita properti hingga tahun 2030.

Undang-undang tersebut menyasar pada warga Ukraina yang terpaksa melarikan diri dari rumah mereka akibat invasi militer Rusia sejak 2022. Mereka kini terancam kehilangan harta benda secara permanen, jika tidak diakui sebagai pemilik sah oleh otoritas Rusia.

Untuk tetap diakui sebagai pemilik, seseorang diwajibkan memiliki kewarganegaraan Rusia dan mendaftarkan ulang kepemilikan properti mereka kepada administrasi pendudukan. Bagi warga Ukraina, proses memperoleh kewarganegaraan Rusia bisa memakan waktu sekitar dua tahun. Situasi ini dinilai mempersempit peluang mempertahankan hak milik.

Melansir Kyiv Post, kriteria penentuan properti tanpa pemilik akan ditetapkan oleh administrasi pendudukan regional dengan koordinasi bersama Rosreestr dan Rosimushchestvo. Mereka adalah dua badan federal penting di Rusia yang beroperasi di bawah pemerintah federasi. Badan ini berfokus pada pengelolaan properti, tanah, dan real estat. Ketidakadaan dokumen atau ketidakmampuan mengidentifikasi pemilik tidak menjadi penghalang penyitaan.

Melalui aturan ini, Putin menyatakan bahwa properti yang disita dapat dialokasikan kepada warga negara Rusia yang kehilangan tempat tinggal akibat tindakan agresi terhadap Federasi Rusia. Moskow secara sistematis dinilai membalik posisi konflik, memposisikan Rusia sebagai pihak yang menjadi korban. Sementara, praktik penyitaan rumah warga Ukraina dilegalkan sebagai bentuk pemulihan dan perlindungan sosial.

Tak hanya itu, rumah-rumah tersebut juga akan diberikan kepada pegawai negeri sipil. Personel militer, petugas penegak hukum, guru, dan dokter akan diberikan hunian dari rumah sitaan.

"Hukum ini memberikan berbagai opsi pemanfaatan properti yang disita, termasuk untuk perumahan resmi aparatur negara," ujar pejabat Rusia dikutip dari Kyiv Post.

Sebagian properti juga dapat dialihkan ke Dana Pembangunan Wilayah Rusia, disewakan, atau dijual melalui mekanisme tertutup tanpa lelang. Pengawasan kebijakan dan distribusi ini, dilaporkan berada di bawah Wakil Perdana Menteri Rusia, Marat Khusnullin.

Kyiv mengecam keras kebijakan ini sebagai bentuk penggantian penduduk. Pemerintah Ukraina menilai penyitaan properti digunakan untuk memperkuat kontrol Rusia sekaligus mengubah struktur demografis wilayah pendudukan.

Kepala Komite Hak Asasi Manusia PBB menilai praktik penyitaan properti tersebut berisiko melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Ia memperingatkan bahwa tindakan semacam itu dapat menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak-hak sipil warga di wilayah pendudukan.

"Ada kekhawatiran yang meningkat tentang penyitaan properti oleh otoritas Rusia di wilayah pendudukan, yang melanggar hukum humaniter internasional," ujarnya dikutip dari Kyiv Post.

Lebih dari 38.000 rumah dilaporkan telah terdaftar sebagai properti yang berpotensi ditinggalkan. Warga Ukraina mengaku kesulitan mengecek status rumah mereka dan mempertahankan hak kepemilikan, karena proses administrasi yang rumit dan penuh hambatan.