Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah menyerap anggaran sebesar Rp 4,54 triliun selama 2025. Kementerian tersebut fokus menguatkan fondasi kebijakan, pembiayaan, dan implementasi Program 3 Juta Rumah.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel melaporkan 96,2 persen anggaran tahun 2025 dari pagu Rp 5,26 triliun Kementerian PKP telah direalisasikan. Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan evaluasi kinerja Kementerian PKP 2025.
"Dari sisi pengelolaan anggaran, tadi sudah disampaikan bahwa realisasi Kementerian PKP mencapai Rp 4,54 triliun atau 96,20 persen dari pagu Rp 5,27 triliun," kata Didyk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya, dana tersebut digunakan antara lain untuk belanja pegawai Rp 366,81 miliar, belanja barang Rp 2,19 triliun, dan belanja modal Rp 1,98 triliun.
"Ini berkat usaha keras seluruh pihak, kami didukung berbagai kementerian, didukung oleh pemerintah daerah, dan didukung seluruh ekosistem perumahan. Target kepada Bapak Menteri 96 persen, alhamdulillah kita bisa memenuhi," ucapnya.
Kemudian, kementerian tersebut juga merealisasikan sejumlah program strategis. Sebanyak 45.073 unit rumah direnovasi melalui bantuan stimulan rumah swadaya (BSPS) senilai Rp 1,02 triliun. Pembangunan rumah susun (rusun) terealisasi sebanyak 2.270 unit dengan nilai Rp 2,41 triliun.
Selanjutnya, 476 unit rumah khusus dibangun dengan anggaran sebesar Rp 220,48 miliar. Lalu, dukungan prasarana, saranan, dan utilitas (PSU) perumahan terealisasi sebanyak 2.956 unit senilai Rp 19,72 miliar.
Dari segi kebijakan, Didyk menyebutkan sejumlah terobosan dibuat untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengurusan persetujuan bangunan gedung (PBG) agar gratis dan lebih cepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lalu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pun digratiskan.
Selain itu, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk membeli rumah tetap berjalan. Bahkan, insentif PPN DTP masih diberikan hingga akhir 2026.
Kementerian PKP selama 2025 juga menggandeng pihak swasta untuk pembangunan dan renovasi rumah melalui corporate social responsibility (CSR). Realisasinya sudah mencapai 9.701 rumah dari komitmen 29.650 unit. Dari angka tersebut, komitmen bangun rumah baru sebanyak 2.620 terealisasi sebanyak 1.149 unit. Untuk renovasi rumah yang terealisasi sebanyak 8.552 unit dari 27.030 unit.
Di sisi lain, kuota penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga ditingkatkan sampai 350 ribu unit. Hal itu didukung dengan kelonggaran giro wajib minimum (GWM) Bank Indonesia (BI) untuk mendorong akselerasi pengadaan pembiayaan.
"FLPP mencapai realisasi 278.868 unit. Untuk pelonggaran GWM BI ini hampir mencapai targetnya 80.000, Pak Menteri ini saat ini sudah mencapai 77.353 unit," tuturnya.
Di samping itu, Kementerian PKP mencatatkan 21.107 debitur sudah memanfaatkan kredit program perumahan pada 2025. Debitur tersebut merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/abr)
