Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung rencana kawasan Meikarta menjadi lahan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi. Hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.
Kabar ini diungkap setelah pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) di Bandung pada Kamis (22/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut keduanya sepakat bahwa percepatan perizinan dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah itu penting. Dengan begitu, kawasan Meikarta dapat dimanfaatkan segara dan optimal sebagai hunian vertikal di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ingin persoalan Meikarta diselesaikan dengan solusi yang berpihak kepada masyarakat. Setelah dipastikan clean and clear, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi hunian vertikal yang bermanfaat bagi rakyat. Kami berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat atas dukungan penuh terhadap program perumahan di wilayahnya," kata Ara dalam keterangan tertulis seperti dikutip BeritaKlik pada Jumat (23/1/2026).
Sebelum bertemu dengan KDM, Ara telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan lahan yang akan digunakan dalam kondisi clean and clear sehingga pembangunan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
KDM menilai konsep hunian yang dirancang bukan sekadar rusun subsidi, melainkan sebuah apartemen terjangkau dengan fasilitas lengkap dan lingkungan yang tertata baik.
"Ini bukan sekadar rusun, tapi apartemen untuk masyarakat menengah ke bawah. Konsep seperti ini akan kami dorong menjadi model percontohan di Bandung dan Bandung Raya sebagai solusi keterbatasan lahan," ungkap Dedi Mulyadi.
Di sisi lain, pihak pengembang Meikarta juga menyatakan komitmennya untuk mendukung program tersebut. Mereka telah menyiapkan 2 lokasi lahan seluas total 20 hektare, berpotensi menampung sekitar 100.000 unit rumah susun. Pembangunan direncanakan dimulai pada April 2026.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak pengembang ini menjadi langkah konkret dalam menjadikan kawasan Meikarta bukan lagi simbol persoalan, tetapi contoh transformasi menuju hunian layak, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia.
(aqi/das)
