Seorang bankir Iran yang disebut sebagai orang kepercayaan pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, melanjutkan proyek pembangunan 33 apartemen mewah di London meskipun telah dikenai sanksi oleh pemerintah Inggris. Proyek tersebut berada di kawasan elite Bishops Avenue yang dikenal sebagai Billionaire's Row.
Bankir tersebut, Ali Ansari, diketahui telah masuk dalam daftar sanksi Inggris pada Oktober lalu karena dugaan keterlibatan bantuan finansial terhadap Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran. Namun demikian, proyek properti bernilai tinggi yang ia miliki tetap berjalan dan bahkan telah mengantongi izin pembangunan.
Kawasan Bishops Avenue sendiri dikenal sebagai salah satu lokasi properti paling mahal di Inggris. Rumah-rumahnya bernilai sekitar £9 juta atau Rp 205 miliar (kurs Rp 22.870) per unit. Setidaknya 12 properti di kawasan tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan rezim Iran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proyek pembangunan 33 apartemen tersebut dirancang dengan gaya arsitektur neoklasik Georgia dan diklaim akan menyatu dengan lingkungan sekitar. Rencana pembangunan ini telah disetujui oleh Dewan Barnet pada April 2024, sebelum Ansari secara resmi dikenai sanksi.
Dalam proses persetujuan itu, Dewan Barnet juga menerima pembayaran sekitar £1 juta atau Rp 22 miliar sebagai pengganti kewajiban penyediaan perumahan terjangkau. Kebijakan ini memicu kritik karena dinilai membuka celah bagi proyek-proyek mewah untuk menghindari tanggung jawab sosial.
Dewan Barnet mengklaim tidak mengetahui adanya keterkaitan antara proyek tersebut dengan rezim Iran pada saat memberikan izin. Mereka menyatakan bahwa individu terkait belum masuk daftar sanksi saat keputusan diambil.
Namun, sejumlah anggota parlemen Inggris mengecam keras kondisi ini. Mereka menilai pemerintah gagal menutup celah regulasi yang memungkinkan individu yang telah disanksi tetap menjalankan bisnis di sektor properti.
Salah satu kritik keras datang dari Anggota Parlemen, Duncan Smith yang menyatakan kebijakan sanksi dari pemerintah sangatlah lemah.
"Sanksi pemerintah tidak memiliki kekuatan. Dewan Barnet tidak akan mampu melakukan ini jika pemerintah memiliki ketegasan dan bertindak," ujarnya dikutip dari The Sun.
Smith juga mendesak agar izin proyek tersebut segera dibatalkan serta memperingatkan adanya potensi ancaman terhadap keamanan nasional akibat aliran dana yang diduga terkait Iran.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan kelemahan pemerintah dalam menindak proyek-proyek yang masih berjalan meski pihak terkait telah dikenai sanksi, dan mendorong agar aset-aset yang terhubung segera disita serta ditindak secara tegas.
Sementara itu, anggota parlemen lainnya, Andrew Mitchell, turut meminta aparat penegak hukum turun tangan. Ia menyatakan, segala hal yang menunjukkan keterkaitan dengan finansial Iran harus segera diselidiki.
Kasus ini semakin menguatkan dugaan adanya celah regulasi dalam pengawasan investasi asing di sektor properti Inggris.
(das/das)










































