Kasus yang menimpa Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon terkait ulah mafia tanah akhirnya menemukan titik terang. Dua sertifikat miliknya yang sempat berganti nama dan diagunkan ke bank, kini sudah kembali kepada Mbah Tupon.
Dua sertifikat yang diserahkan yaitu atas nama Tupon Hadi Suwarno dan Indah Fatmawati. Sertifikat tersebut diserahkan di kediaman Mbah Tupon yaitu di Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Bantul, D.I. Yogyakarta, dengan disaksikan oleh perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, didampingi Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, serta jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Bantul.
Penyerahan dilakukan langsung di kediaman Mbah Tupon, dengan disaksikan oleh perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, didampingi Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, serta jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Bantul, Kamis (9/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami dari Tim Kuasa Hukum Mbah Tupon menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa bantuan yang luar biasa dari berbagai pihak rasanya mustahil sertipikat ini kembali ke Mbah Tupon," terang Suki Ratnasari selaku kuasa hukum Mbah Tupon, dikutip dari situs resmi Kementerian ATR/BPN, Minggu (12/4/2026).
Usai memegang kembali sertifikat tanahnya, Mbah Tupon dan sang istri langsung melakukan sujud syukur sembari menangis. Suasana haru dan bahagia terasa, mengingat proses hukum dari kasus Mbah Tupon ini terbilang tidak mudah.
Pada April 2025, saat kasus mafia tanah Mbah Tupon terkuak, Kementerian ATR/BPN melalui Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, bersurat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar menunda proses lelang tanah milik Mbah Tupon. Pihak Kanwil BPN juga langsung melakukan blokir internal untuk memproses sengketa pertanahan tersebut.
Agar kasus seperti Mbah Tupon tidak terulang lagi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto, pun mengimbau agar masyarakat lebih proaktif dalam mengurus legalitas tanah serta menjaga dokumen pertanahan dengan baik. Tujuannya, agar tanah memiliki kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih pun meminta masyarakat waspada jika ada pihak yang menawarkan bantuan dengan janji menggiurkan. Jika melihat kasus Mbah Tupon, meski tergolong kompleks, ia menyebut kasus ini menjadi bukti bahwa kejahatan pertanahan tetap diproses dengan adil meski membutuhkan waktu yang tidak singkat.
"Kasus ini tergolong rumit dan berlapis. Pelakunya banyak, tetapi Alhamdulillah semuanya sudah diproses dan divonis bersalah," ujar Bupati Bantul.
(abr/abr)
