Lahan di Tanah Abang akhir-akhir ini menjadi sorotan usai kepemilikannya diperebutkan dua pihak, negara dan ahli waris Sulaeman Effendi berdasarkan klaim Hercules. Klaim ganda ini terungkap setelah pemerintah berencana ingin membangun rumah susun (rusun) subsidi untuk warga bantaran rel.
Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dody Budiawan menyatakan lahan di Tanah Abang merupakan aset negara. Setelah kejadian ini, mereka akan memasang plang atau papan nama di lahan tersebut.
"Langkah yang pertama kami lakukan, akan memasang plang. Menjelaskan data-data mengenai aset tersebut bahwa aset tersebut adalah milik dari PT Kereta Api Indonesia," kata Dody Budiawan pada Jumat (17/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cara ini dilakukan untuk menunjukkan status kepemilikan yang sah, yaitu milik PT KAI.
"Jadi kami mulai Senin akan melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen ATR (Iljas Tedjo Prijono) sebagai langkah pertama kami untuk menegakkan, menunjukkan bahwa kepemilikan aset tersebut atas nama KAI," ujarnya.
PT KAI juga melibatkan Satgas Anti-Mafia Tanah yang terdiri dari pihak Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk menjaga aset tersebut dari segala pelanggaran dan tindak pidana.
"Dan apabila nanti ditemukan ada unsur-unsur pidana di dalamnya maka kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan aparatur penegak hukum lainnya. Di Satgas Anti Mafia Tanah itu ada unsur BPN sebagai leading sector kemudian ada unsur aparatur penegak hukum dari kejaksaan dan kepolisian," jelas Ketua Satgas Anti Mafia Tanah, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Arief Rachman.
Langkah ini juga perlu dilakukan karena sebelumnya lahan tersebut sempat diduduki oleh pihak lain, bukan hanya kejadian klaim Hercules saat ini. PT KAI telah melayangkan laporan terhadap penyalahgunaan lahan oleh pihak lain itu pada di 2025.
"Kita sudah ada laporan di tahun 2025, laporan masalah penyalahgunaan oleh pihak lain," ungkapnya.
Bagaimana Nasib Verpounding yang Dipegang Pihak Hercules?
Setelah PT KAI mengklaim bahwa kepemilikan lahan di Tanah Abang adalah milik mereka dan nantinya tanah tersebut akan dipasang plang, status kepemilikan yang dipegang oleh ahli waris Sulaeman Effendi menjadi pertanyaan.
Padahal menurut Ketua Tim Advokasi dan Hukum Grib Jaya Wilson Colling menyatakan ahli waris Sulaeman Effendi memiliki hak verponding era Belanda yang sudah dikonversikan menjadi Verponding Indonesia No. 946. Lantas, apakah Verponding ini tidak sah?
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Iljas Tedjo Prijono mengatakan berdasarkan data di Kementerian lahan di Tanah Abang merupakan aset negara.
Ia tidak bisa mengatakan kepemilikan hak verponding pihak Hercules palsu atau tidak sah. Namun, satu-satunya pemilik yang terdaftar sebagai pemilik tanah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), bukan ahli waris Sulaeman Effendi.
"Kami tidak bisa mengatakan itu tidak sah. Kita hanya mengatakan bahwa yang tercatat di kita adalah atas nama Kementerian Perhubungan saat itu. Sekarang, sudah menjadi atas nama PT KAI," kata Iljas.
Untuk proses menonaktifkan verponding yang diklaim oleh pihak ahli waris, menurut Iljas bisa dilakukan, tetapi bukan di Kementerian ATR/BPN, melainkan di pengadilan.
"Kalau kita memedomani berdasarkan data yang ada di kita. Kalau yang bukan ada di kita, kita bisa menganalisis. Itu mungkin ranahnya bukan di ATR/BPN, ranahnya pembuktian, di pengadilan," terangnya.
Ada pun luas lahan di Tanah Abang yang menjadi sengketa ini adalah 4,3 hektare yang terbagi ke 3 lokasi. Lokasi pertama seluas 1,3 hektare. Lalu, dua lokasi lainnya merupakan dua tanah berhimpitan atau disebut pula dengan tanah bongkaran, dengan total luas 3 hektare sesuai dengan HPL nomor 17 dan nomor 19.
"Dapat kami jelaskan di sini tanah kereta api di sana (Tanah Abang) ada tiga lokasi. Yang pertama itu ada lokasi di Pasar Tasik sesuai dengan grondkaart seluas 1,3 hektare. Kemudian ada lagi yang dua tanah berhimpitan kita sebut tanah bongkaran, tanah abang bongkaran, itu sesuai dengan sertifikatnya HPL nomor 17 dan 19 dengan total sekitar 3 hektare," ungkap Dody Budiawan.
Sebelumnya diberitakan, dalam sebuah video memperlihatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berdebat dengan Ketua Umum Grib Jaya Rosario de Marshall alias Hercules perihal status lahan di Tanah Abang. PT KAI mengklaim itu tanah milik mereka dan akan digunakan untuk membangun rumah susun (rusun) subsidi. Sementara, pihak Hercules mengatakan lahan di sana milik pribadi, yakni ahli waris Sulaeman Effendi.
Setelah perdebatan itu, Ara kembali menegaskan bahwa tidak ada perubahan atau pun kekeliruan terkait status kepemilikan lahan di Tanah Abang. Lahan itu merupakan aset negara, bukan pihak lain.
"Kita sudah mendapatkan masukan dari Kementerian BUMN, dari Badan Pengelola Danantara yaitu Pak Donny, dan dari Dirut KAI bahwa itu adalah tanah milik negara. Kita akan tindaklanjuti, kita yakin bahwa itu milik negara," kata Ara setelah pertemuan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta Selatan, pada Rabu (15/4/2026).
Ia yakin lahan tersebut statusnya milik negara, bukan milik pihak lain, seperti yang diklaim oleh Hercules. Lahan tersebut sudah lama tidak digunakan sehingga pemerintah hendak memanfaatkannya untuk dibangun rusun subsidi agar tidak lagi diserobot oleh orang lain.
"Kalau ada pihak-pihak yang merasa memiliki, ya tentu kita yakin milik negara. Saya sudah tanyakan langsung kepada Pak Donny dan juga kepada Dirut KAI bahwa itu adalah tanah milik negara," tegasnya.
Terpisah, Ketua Tim Advokasi dan Hukum Grib Jaya, Wilson Colling, menjelaskan status kepemilikan mereka atas lahan tersebut. Ia menyatakan lahan di Tanah Abang masih dimiliki oleh ahli waris Sulaeman Effendi, bukan milik PT KAI.
Wilson Colling mengatakan tanah yang memiliki alas hak verponding era Belanda yang sudah dikonversikan menjadi Verponding Indonesia No. 946 ini masih diduduki oleh sang ahli waris. Berdasarkan surat keterangan PM 1 yang dikeluarkan lurah setempat, pada 2004 hingga 2007 masih dikuasai fisik oleh ahli waris, dan terus ditempati sampai saat ini.
Sementara itu, Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 dan 6 yang menjadi dasar PT KAI untuk mengklaim tanah itu milik negara terbit pada 2008. HPL tersebut terbit berdasarkan proses administrasi di Kementerian Perhubungan dari verponding nomor 14399 yang menurut Wilson, lokasinya bukan di Tanah Abang.
"Kalau saya lihat dari data mereka, dari konversi Kementerian Perhubungan verponding 14399, itu tidak ada dalam peta tanah yang lokasi di situ kalau konversi tanah 14399. Makanya menjadi keseluruhan daripada Direktur PT KAI yang mengatakan bahwa tanah asal mulanya dari grontkaard (kartu tanah), di situ tidak ada grontkaard, artinya dia tidak membaca data," katanya kepada BeritaKlik, Senin (13/4/2026).
Kaitan Hercules dengan lahan tersebut, Wilson menerangkan bahwa Ketua Umum GRIB Jaya itu membantu menertibkan penghuni liar. Ia menyebutkan, PT KAI juga tidak pernah menguasai tanah tersebut hingga saat ini bahkan tidak pernah membantu menertibkan penghuni liar yang sempat menduduki sejak 1988-20
