Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani desain kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penandatanganan tersebut sudah dilakukan pada pekan lalu.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat.
"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (21/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang sempat berkunjung sekaligus meninjau lokasi pembangunan kawasan legislatif pada Senin (20/4), menyampaikan pandangannya terhadap desain kawasan yang telah disetujui Prabowo. Ia menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
"Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa KeIndonesiaan yang kokoh," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, perubahan dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik saat ini telah dapat dirasakan langsung.
"Disini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati," tambahnya.
Sebagai informasi, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Prabowo terkait penyempurnaan desain. Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, untuk menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.
Simak juga Video 'Basuki Ungkap Wapres Gibran Bakal Berkantor di IKN':
(abr/abr)
