Sejumlah anggota Senat dan Partai Demokrat mengecam keras rencana pembuatan RUU soal renovasi ballroom Gedung Putih oleh Partai Republik. Alasannya karena biaya pembangunan yang membengkak sehingga akan didanai dari uang pajak.
Renovasi ballroom atau ruang dansa Gedung Putih masih dikerjakan sampai saat ini. Awalnya anggaran yang digunakan dalam proyek ini menggunakan donatur swasta senilai US$ 400 juta atau sekitar Rp 7 triliun (kurs Rp 17.700).
Namun, anggaran untuk membangun ballroom impian Presiden AS, Donald Trump itu mengalami kenaikan yang signifikan. Partai Republik AS berupaya menggunakan uang pajak sebesar US$ 1 miliar atau Rp 17,7 triliun untuk memuluskan proyek ballroom.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bengkaknya anggaran renovasi sampai triliunan bertujuan meningkatkan keamanan presiden, terutama untuk pasukan Secret Service AS pasca insiden penembakan dalam sebuah acara gala dinner yang dihadiri Trump pada April lalu.
Partai Republik yang kini menguasai Senat AS, berencana membuat rancangan undang-undang soal anggaran ballroom Gedung Putih tanpa dukungan dari Partai Demokrat. Langkah ini demi mewujudkan ambisi Trump, yang juga berasal dari Partai Republik, supaya proyek ballroom bisa selesai.
Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer mengecam rencana Partai Republik yang menggunakan uang pajak untuk membiayai renovasi ballroom Gedung Putih. Ia berujar Partai Demokrat dan Senat akan berupaya menggagalkan RUU tersebut.
"Partai Republik mencoba membuat wajib pajak di AS ikut menanggung biaya ruang dansa miliaran dolar milik Trump. Demokrat dan Senat akan melawan balik dan menggagalkan upaya mereka," kata Chuck lewat media sosial X miliknya, dikutip dari BBC.
"Orang Amerika tidak menginginkan ballroom. Mereka tidak membutuhkan ballroom dan mereka jelas tidak boleh dipaksa untuk membayarnya," ujarnya.
Sementara itu, anggota parlemen Senat Elizabeth MacDonough menyebut ketentuan penggunaan uang pajak untuk renovasi ballroom Gedung Putih telah melanggar aturan.
Ia menyimpulkan ketentuan tersebut telah di luar yurisdiksi Komite Kehakiman Senat dan tidak sesuai dengan prosedur yang mencegah ketentuan non-anggaran yang tidak relevan, yang dikenal sebagai aturan Byrd (Byrd rules) dalam Senat AS.
Senator Jeff Merkley dari Oregon berujar Partai Republik akan mengubah RUU hanya demi 'menyenangkan Trump'. Ia mengatakan dengan tegas Partai Demokrat akan siap menentang setiap perubahan pada RUU tersebut.
Dilansir ABC News, dana Rp 17,7 triliun itu nantinya dipakai untuk berbagai hal, salah satunya untuk meningkatkan sistem keamanan. Usulan tersebut disampaikan oleh US Secret Service Director, Sean Curran, kepada anggota Senat dari Partai Republik pada Selasa (15/5). Berikut ini rinciannya:
- US$ 220 juta untuk penguatan keamanan Gedung Putih
- US$ 180 juta untuk fasilitas pemeriksaan keamanan pengunjung Gedung Putih
- US$ 175 juta untuk pelatihan Secret Service
- US$ 175 juta untuk peningkatan fasilitas bagi orang-orang yang dilindungi Secret Service
- US$ 150 juta untuk ancaman dan teknologi yang terus berkembang
- US$ 100 juta untuk acara-acara yang memiliki signifikansi nasional.
Sebagai informasi, ballroom tersebut akan dirancang sebagai ruang multifungsi berkapasitas besar yang dapat digunakan untuk acara kenegaraan hingga pertemuan berskala internasional.
Fasilitas ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan penggunaan tenda sementara yang selama ini kerap dipasang di halaman Gedung Putih untuk acara besar.
(ilf/zlf)
