Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta tambahan Rp 3,23 triliun untuk pagu anggaran 2027 kepada Komisi II DPR RI. Anggaran itu akan digunakan salah satunya untuk percepatan pembangunan Program 3 Juta Rumah.
Tambahan anggaran sebesar Rp 3.233.564.877.718 itu juga akan digunakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah," kata Nusron dikutip dari situs resmi Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ia sudah mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 10.608.191.532.000 atau Rp 10,6 triliun untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut akan digunakan buat operasional kementerian, terutama layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, serta penataan ruang di penjuru Indonesia.
"Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp 7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp 2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp 724 miliar atau 6,8 persen," jelasnya.
Di sisi lain, Nusron juga melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga awal Juni 2026. Tercatat, Rp 3.184.895.696.643 atau 36,23 persen dari total pagu Rp 8.791.048.122.000 sudah direalisasikan oleh kementerian.
"Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23 persen. Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40 persen. Naik 0,9 persen," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan Komisi II DPR RI menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN. DPR juga akan membahas lebih lanjut soal usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 3,2 triliun pada rapat berikutnya.
"Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang," ujar Dede Yusuf.
(dhw/das)
