Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada 2025 menemukan masih banyak rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. Bahkan jumlahnya lebih banyak di perkotaan daripada di desa.
"Backlog di perkotaan hampir 3 kali lebih tinggi dibanding pedesaan," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (19/6/2026).
Backlog sendiri adalah jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. BPS mengelompokkan backlog di Indonesia menjadi backlog rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri dan backlog rumah tidak layak huni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah backlog perumahan pada 2025 mencapai 9,64 juta rumah tangga. Angka ini menurut BPS selama 6 tahun terakhir terus menurun. Terlihat pada 2020 jumlah backlog perumahan tembus 12,75 juta rumah tangga, kemudian turun menjadi 12,72 juta rumah tangga pada 2021, turun jadi 10,51 juta pada 2022, menjadi 9,91 juta pada 2023, dan turun lagi ke 9,87 juta rumah tangga pada 2024.
Namun, jumlah ini masih tetap tinggi karena setara dengan 13 persen rumah tangga di Indonesia tidak tinggal di rumahnya sendiri. Dengan perbandingan 7,77 juta rumah tangga (17,72 persen) yang tak memiliki rumah berada di perkotaan dan 1,86 juta rumah tangga (6,16 persen) di pedesaan.
Berikut 10 provinsi teratas dengan jumlah backlog perumahan tertinggi.
1. Jawa Barat 2.101.000 rumah tangga
2. DKI Jakarta 1.192.200 rumah tangga
3. Sumatera Utara 938.500 rumah tangga
4. Jawa Timur 849.200 rumah tangga
5. Jawa Tengah 774.300 rumah tangga
6. Banten 399.500 rumah tangga
7. Riau 352.000 rumah tangga
8. Sumatera Barat 341.900 rumah tangga
9. Sumatera Selatan 287.000 rumah tangga
10. Sulawesi Selatan 211.000 rumah tangga.
Selain backlog perumahan, BPS juga menyampaikan jumlah rumah tidak layak di Indonesia sekitar 18,77 juta rumah tangga. Provinsi dengan jumlah temuan terbanyak adalah Jawa Barat sekitar 4.685.000 rumah tangga.
"Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, di Indonesia terdapat 18,8 juta rumah tangga yang rumahnya milik sendiri tetapi tidak layak huni. Paling banyak di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Banten dan Jakarta. Di mana di DKI Jakarta ada 823.800 rumah tangga yang tidak layak huni," imbuh Amalia.
(aqi/ilf)
