DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan pandangannya terkait posisi Polri yang berada di bawah presiden. Golkar Sultra menilai pengaturan tersebut sudah tepat dan sejalan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
"Polri berada di bawah presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional," ujar Ketua DPD Golkar Sultra Darwin dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Menurut dia, penempatan Polri di bawah presiden menjadi kunci dalam menjaga efektivitas koordinasi keamanan nasional. Struktur tersebut dinilai mampu mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Posisi ini penting agar koordinasi keamanan nasional berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme kewenangan," bebernya.
Bupati Muna Barat ini menilai penguatan profesionalisme Polri seharusnya dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Ia menegaskan perubahan struktur kelembagaan justru berpotensi memicu polemik baru.
"Profesionalisme Polri justru harus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, serta akuntabilitas, bukan dengan mengubah struktur kelembagaan yang berpotensi menimbulkan polemik baru," ujarnya.
Darwin menambahkan, Golkar Sultra konsisten mendukung institusi Polri yang presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat, dengan tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepemimpinan nasional di bawah presiden.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Jenderal Sigit menilai penempatan Polri di bawah kementerian melemahkan Polri sendiri dan juga Presiden RI.
Jenderal Sigit menyampaikan pernyataan ini di akhir Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Jenderal Sigit mulanya berterima kasih kepada para fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI.
"Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Sigit.
Dia menilai posisi Polri seperti saat ini, yaitu langsung di bawah Presiden RI, akan sangat membantu kepala negara. Dia menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi 'matahari kembar'.
"Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian.... Ini menimbulkan potensi 'matahari kembar' menurut saya," imbuhnya.
(hmw/hmw)
