Pemkab Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi. Upaya ini difokuskan pada sejumlah sektor strategis yang dinilai rawan, seperti pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pendapatan daerah.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Pendalaman Area Kerawanan Korupsi yang diikuti pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkab Gowa di Kantor Bupati Gowa, Kamis (12/3/2026). Forum ini sekaligus menjadi wadah untuk memetakan titik rawan dan merumuskan langkah pencegahan korupsi.
"Forum seperti ini membantu kita melihat lebih jelas titik rawan dalam sistem pemerintahan, sehingga perbaikannya bisa dilakukan lebih cepat," kata Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dalam keterangannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Husniah mengatakan Pemkab Gowa bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) KPK membahas sejumlah sektor yang dinilai rawan. Sektor ini di antaranya pengelolaan ASN, pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Ia menyebut pendalaman ini sekaligus menjadi ajang penguatan implementasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Sistem ini digunakan untuk memetakan risiko dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang akan berdampak pada kualitas pelayanan hingga efektivitas anggaran.
"Kalau sistem semakin transparan dan akuntabel, maka dampaknya bukan hanya pada tertib administrasi. Yang paling penting, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang berjalan lebih tepat sasaran," tuturnya.
Husniah juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, integritas harus menjadi prinsip utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.
"Kalau seluruh perangkat daerah bekerja dengan prinsip itu, maka ruang untuk penyimpangan akan semakin sempit dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koorsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto menyebut integritas menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, berbagai sistem pengawasan yang dibangun pemerintah daerah akan berjalan efektif jika didukung komitmen integritas dari seluruh aparatur.
Ia turut mengapresiasi langkah Pemkab Gowa dalam mendorong pencegahan korupsi sekaligus memperbaiki system dan tata kelola pemerintahan tersebut. Ia berharap komitmen tersebut dapat berdampak pada meningkatnya hasil penilaian pencegahan korupsi di Gowa.
"Pencegahan korupsi pada dasarnya adalah soal integritas. Integritas itu seperti iman, kadang naik kadang turun. Karena itu harus terus dikuatkan melalui komitmen bersama agar setiap proses pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar," ujarnya.
(hmw/hmw)
