Pemerintah tengah mengkaji pelaksanaan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah dalam sehari setiap pekan. Wacana ini mengemuka demi tujuan menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Dilansir dari detikFinance, kebijakan WFH ini rencananya diberlakukan untuk pegawai negeri sipil (ASN) maupun pegawai swasta. Rencana ini juga bagian dari antisipasi seretnya pasokan minyak imbas perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel lawan Iran.
"WFH bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik kalau disuruh WFH," kata Purbaya usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah belum memutuskan hari penerapan WFH. Kendati begitu, Purbaya mengusulkan agar kebijakan WFH satu hari dalam seminggu dilaksanakan setiap Jumat.
"Jumat kan ditambah Sabtu-Minggu jadi 3 hari itu lumayan tuh untuk aktivitas di rumah, dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit," tutur Purbaya.
Rencananya WFH akan dilakukan setelah libur Lebaran. Purbaya sesumbar konsumsi BBM bisa ditekan sekitar 20% jika kebijakan WFH diberlakukan.
"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, lupa saya, tapi seperlimanya, 20% kira-kira," ucap Purbaya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku aspek teknis pelaksanaan WFH itu masih dikaji. Dia berharap kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN.
"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang," terang Airlangga dari keterangan tertulisnya Kementerian Koordinator Perekonomian, Sabtu (21/3).
Airlangga berharap kebijakan ini bisa menekan konsumsi BBM di tengah kekhawatiran pasokan minyak terbatas imbas perang. Dia mengklaim kebijakan ini bisa berdampak signifikan.
"Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ujarnya.
Pemerintah juga akan meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Selain itu pemerintah turut mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
(sar/hmw)
