Pemerintah mewacanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi. Wacana penerapan belajar dari rumah ini juga berpotensi mengubah mekanisme distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dilansir dari detikEdu mengutip Antara, wacana siswa belajar di rumah ini rencananya mulai diberlakukan pada April 2026 mendatang. Sistem PJJ itu masih dalam kajian dan kebijakannya belum diputuskan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan, kebijakan ini harus mengacu pada data konsumsi energi yang akurat. Rencana ini turut mempertimbangkan pengalaman saat masa pandemi COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," ujar Pratikno, Senin (23/3/2026).
Dia mengatakan kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik. Di sektor pendidikan, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.
Pemerintah tetap mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka apabila terdapat pembelajaran praktikum. Pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah isu strategis di balik rencana itu.
Distribusi program MBG berpotensi disesuaikan jika sistem belajar dari rumah diterapkan. Pembiayaan akses internet siswa juga masih membutuhkan pembahasan lanjutan.
Selain sektor pendidikan, pemerintah turut mempertimbangkan skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka penghematan energi lintas instansi. Strategi ini diimbangi dengan penguatan platform digital guna menjaga optimalisasi pelayanan publik.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal," tegas Pratikno.
Wacana ASN-Swasta WFH Sehari Tiap Pekan
Sebelumnya, pemerintah juga mengkaji pelaksanaan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah dalam sehari setiap pekan. Wacana ini mengemuka demi tujuan menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Dilansir dari detikFinance, kebijakan WFH ini rencananya diberlakukan untuk ASN maupun pegawai swasta. Rencana ini juga bagian dari antisipasi seretnya pasokan minyak imbas perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel lawan Iran.
"WFH bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik kalau disuruh WFH," kata Purbaya usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (21/3).
Pemerintah belum memutuskan hari penerapan WFH. Kendati begitu, Purbaya mengusulkan agar kebijakan WFH satu hari dalam seminggu dilaksanakan setiap Jumat.
"Jumat kan ditambah Sabtu-Minggu jadi 3 hari itu lumayan tuh untuk aktivitas di rumah, dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit," tutur Purbaya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku aspek teknis pelaksanaan WFH itu masih dikaji. Dia berharap kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN.
"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang," terang Airlangga dari keterangan tertulisnya Kementerian Koordinator Perekonomian, Sabtu (21/3).
(sar/ata)
