Kubu Munafri 'Appi' Arifuddin merespons santai setelah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memberikan surat diskresi kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk maju di Musda Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihak Appi menyebut diskresi dari Bahlil hanya untuk menolong IAS agar memenuhi syarat saat mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD I Golkar Sulsel.
"Kami 21 DPD II (loyalis Appi) tetap solid, sampai detik ini solid. Saya tidak akan pernah mundur, haram hukumnya kalau saya mundur," ujar Ketua Golkar Takalar Zulkarnain Arief kepada detikSulsel, Kamis (25/6/2026).
"Diskresi ini hal yang biasa. Santai mi, biasa ji. Jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan diskresi, diskresi itu biasa-biasa saja," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulkarnaen menjelaskan, diskresi merupakan mekanisme yang lazim digunakan oleh DPP Golkar. Dia mencontohkan kebijakan serupa juga pernah diberikan kepada kader lain pada Musda Golkar Sulsel yang digelar di Jakarta pada 2020 lalu.
"Saya katakan biasa, lima tahun lalu diskresi itu ada dua yang dikeluarkan oleh DPP Golkar, yakni saudara Supriansa dan saudara Taufan Pawe. Hasil kesepakatan pemegang suara pada saat itu dan hasil lobi, itu terpilih Taufan Pawe. Itu pun pemilihan dikembalikan ke pemegang suara," jelasnya.
"Diskresi itu menandakan seseorang kader Golkar yang ingin maju tapi belum memenuhi syarat, maka harus dikeluarkan diskresi oleh Ketua Umum. Pak IAS belum memenuhi syarat jadi dia memang harus dapat diskresi," ujar Zulkarnaen.
Menurut Zulkarnaen, diskresi tidak bisa diartikan sebagai instrumen untuk memaksa pemilik suara mendukung kandidat tertentu. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pemegang suara dalam Musda.
"Diskresi ini bukan menjadi alat untuk menekan dan memaksa pemilik suara untuk memilih kader yang mendapatkan diskresi," katanya.
Dia menegaskan IAS kini masih harus memenuhi syarat dukungan minimal 30 persen agar bisa bertarung dalam Musda. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka IAS tidak dapat ditetapkan sebagai calon.
"Sekarang Pak IAS masuk ke fase kedua, fase kedua yakni harus memenuhi syarat 30 persen dari pemegang suara supaya bisa maju bertarung, kalau tidak dapat 30 persen tidak boleh dong," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Gowa Ambas Syam juga menyebut diskresi yang diterima IAS hanya berfungsi sebagai syarat administrasi agar bisa mendaftar sebagai bakal calon. Ambas menegaskan diskresi bukan berarti IAS otomatis menjadi calon Ketua Golkar Sulsel.
"Diskresi Pak IAS itu, karena memang dalam PO itu kalau kader sudah pernah keluar itu mulai dari 0 lagi, makanya Pak IAS itu tidak sampai 3 tahun makanya harus ada diskresi supaya bisa mendaftar sebagai bakal calon," katanya.
Dia juga sependapat soal IAS tetap harus memenuhi syarat dukungan minimal 30 persen pemegang suara. Di lain sisi, dia meyakini Appi memiliki modal kuat untuk memimpin Golkar Sulsel karena memenuhi syarat organisasi serta rekam jejak politik yang baik.
"Perlu diketahui, jadi itu diskresi hanya sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai bakal calon, kemudian akan diverifikasi oleh SC, kalau tidak memenuhi 30 persen dukungan tidak bisa maju sebagai calon ketua. Pak Appi sudah memenuhi persyaratan. Kemudian tradisi selama ini Golkar calon ketua yang maju itu memegang jabatan," katanya.
Hal serupa disampaikan Ketua Golkar Tana Toraja Victor Datuan Batara. Dia juga menyebut IAS akan kesulitan mendapat syarat dukungan minimal yakni 30 persen pemilik suara sebagai syarat maju calon ketua Golkar Sulsel.
"Berarti Kak Aco (sapaan IAS) minimal cari 9 suara dukungan. Pertanyaannya siapa lagi untuk mencukupi 9 suara dukungan minimal, DPD II tinggal 3 suara. Sementara di Appi sudah 21 suara. Nah kalau ada suara dukungan yang dobel dianggap batal," jelas Victor.
Diketahui IAS menerima surat diskresi dari Ketua Umum Golkar Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (24/6) malam. Surat diskresi diberikan ke IAS untuk maju sebagai calon ketua di Musda DPD I Golkar Sulsel.
(sar/hmw)
