Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan pengecekan terhadap dua SPBU di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), setelah maraknya keluhan nelayan terkait kelangkaan BBM jenis solar. Hal itu dilakukan guna memastikan penggunaan solar tepat sasaran.
"Menindaklanjuti informasi tersebut, tim operasional melakukan pemantauan dan pengecekan langsung terhadap kondisi stok dan penyaluran di lapangan," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Lilik menyebut dua SPBU yang dilakukan pengecekan, yakni di Kecamatan Bara dan Talluwanua. Dia mengakui pengecekan dilakukan usai ramai keluhan nelayan terkait stok solar diborong oleh para pelangsir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan data per 24 Februari 2026, stok biosolar dalam kondisi tersedia. Di SPBU 74.919.07 (Talluwanua) tercatat sebanyak 8 KL dan di SPBU 74.919.98 (Bara) sebanyak 5 KL," ucapnya.
Selain itu, Lilik mengaku telah melakukan penambahan suplai solar pada dua SPBU tersebut. Dia menjelaskan, pihaknya turut melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan guna memastikan penerima surat rekomendasi pengambilan BBM tepat sasaran.
"Pada hari yang sama, suplai tambahan sebesar 24 KL biosolar juga telah terjadwal untuk dikirim ke kedua SPBU tersebut guna menjaga ketahanan stok," ungkapnya.
Lilik pun berharap agar semua pihak turut membantu memantau terkait penyaluran BBM bersubsidi tersebut. Dia juga berharap agar penyaluran terus berjalan sesuai peruntukannya.
"Distribusi Solar subsidi diawasi secara sistematis. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat, dan instansi terkait agar penyaluran berjalan tertib dan sesuai peruntukannya," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang nelayan inisial MA (36) angkat bicara terkait kelangkaan BBM jenis solar subsidi di Kota Palopo. Dia menyebut kelangkaan ini disebabkan banyaknya pelangsir yang memiliki surat rekomendasi pengambilan solar padahal tidak berprofesi sebagai nelayan.
"Mana tidak cepat habis solar kalau hampir semua pelangsir punya surat izin nelayan dari pemerintah, padahal jelas-jelas dia bukan pelaut," kata MA kepada detikSulsel, Selasa (24/2).
MA menuturkan, dirinya juga memiliki surat rekomendasi tersebut. Namun, surat rekomendasi itu hanya berlaku paling lama sebulan.
"Surat itu diambil di Dinas Perikanan tapi sebelum itu kita ambil dulu rekomendasi dari kelompok nelayan baru ke kelurahan," jelasnya.
"Cuma saya juga masih heran masalahnya dimana, kenapa banyak warga yang tidak berprofesi sebagai nelayan punya surat itu," tambahnya.
(hmw/sar)
