Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna mengkritik kinerja jajaran eksekutif dan meminta Wali Kota Tasming Hamid untuk menunjukkan keseriusan nyata dalam menangani sektor UMKM.
"Terkait masalah data BPS ini, terlambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tentu kita minta kepada Bapak Wali Kota ini menjadi atensi dan keseriusan," ujar Yusuf Lapanna kepada detikSulsel, Selasa (9/6/2026).
Yusuf menilai, salah satu pemicu utama melambatnya pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah tidak terlepas dari adanya kebijakan efisiensi anggaran. Kendati demikian, ia mendesak Wali Kota Tasming Hamid agar tidak tinggal diam dan segera melahirkan inovasi yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hampir semua daerah salah satu pemicunya memang keterlambatan pertumbuhan ekonomi itu adanya efisiensi. Tapi saya kira pemerintah daerah tentu punya strategi inovasi bagaimana bisa memacu daya beli masyarakat kita, dan bagaimana UMKM ini bisa dihidupkan kembali," tuturnya.
Yusuf juga menyayangkan sikap pemerintah kota yang dinilai masih minim dalam memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku usaha UMKM. Menurutnya, faktor inilah yang membuat produk lokal lesu dan sulit berkembang.
"Saya lihat akhir-akhir ini salah satu pemicunya karena kurang komunikasi pemerintah ke UMKM, terutama terkait masalah edukasi bagaimana meningkatkan produk mereka," cetus Yusuf.
Dia menegaskan, DPRD Parepare sejak awal telah meminta pemerintah kota untuk hadir secara nyata di tengah-tengah masyarakat ekonomi lemah. Kehadiran tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan lewat program yang menyentuh akar rumput.
"DPRD sudah meminta, dalam rangka mengembangkan UMKM ini pemerintah harus hadir. Kehadiran pemerintah itu seperti apa? Ya memberikan edukasi, memberikan pelatihan terhadap UMKM kita," tegasnya.
Yusuf berharap, kualitas produk UMKM di Parepare bisa naik kelas dan bersaing dengan pasar modern. Menurutnya harus ada intervensi kepada UMKM berupa pelatihan dan edukasi yang masif.
"Jadi harus aktif melakukan pendampingan ke UMKM. Sehingga produk-produknya itu bisa bersaing dengan produk-produk dari luar," kunci Yusuf.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menjelaskan, pihaknya baru saja menggelar rapat koordinasi bersama BPS terkait pencanangan sensus ekonomi. Langkah itu diambil untuk memetakan kondisi riil perekonomian di Parepare secara akurat.
"Kami baru selesai juga melakukan rapat dengan pencanangan ya, sensus ekonomi dengan BPS. Mudah-mudahan kita lihat hasilnya nanti, mudah-mudahan hasilnya baik," ujar Tasming.
Dia menegaskan, pemerintah kota tidak akan tinggal diam jika hasil evaluasi ke depan menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera merumuskan langkah taktis dan solutif.
"Kalau pun misalnya pahitnya tidak maksimal, tentu ada solusi-solusi apa kira-kira yang dilakukan pemerintah," ucapnya.
Di tengah tantangan ekonomi, Tasming berdalih akan menguatkan sektor domestik seperti UMKM. Sektor UMKM akan menjadi fokus pemulihan untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi daerah.
"Itu termasuk bagaimana supaya betul-betul pelaku UMKM ini bisa tumbuh berkembang. Kan biar bagaimana pun, garda terdepan ekonomi kita ini adalah pelaku UMKM. Ini yang kita coba rangsang supaya bisa maksimal," jelas Tasming.
Selain faktor eksternal, Tasming tidak menampik bahwa perlambatan ekonomi di Parepare juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran daerah. Menurutnya, kebijakan pemangkasan atau efisiensi tersebut turut memengaruhi perputaran uang di tengah masyarakat.
"Pasti (berdampak akibat efisiensi anggaran). Karena kalau Parepare kan Rp 100 miliar lebih kan? Pasti bayangkan kalau uang Rp 100 miliar ini berputar di Parepare, tentu berdampak kepada masyarakat," pungkasnya.
Untuk diketahui, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Parepare, pada 2025 melambat di angka 4,10 persen. Perlambatan ekonomi itu salah satunya dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran di sektor administrasi pemerintahan.
Merujuk data BPS yang dirilis 5 Juni 2026, pertumbuhan ekonomi Parepare tahun 2025 yakni 4,10 persen. Angka itu menunjukkan penurunan performa sebesar 0,98 persen poin dibandingkan tahun 2024 yang menembus angka 5,09 persen.
"Nah, di tahun 2025 ini, pertumbuhan ekonomi di Parepare tercatat mengalami pergerakan melambat. Melambat artinya tumbuh, tapi tidak sebesar tahun lalu," ujar Kepala BPS Parepare, Dian Ernawaty kepada detikSulsel, Senin (8/6).
(asm/hsr)
