Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna menyoroti kinerja Wali Kota Tasming Hamid dan jajarannya buntut ekonomi Parepare lesu. Keseriusan pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi dipertanyakan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Parepare pada 2025 melambat di angka 4,10 persen. Angka itu menunjukkan penurunan performa sebesar 0,98 persen poin dibandingkan tahun 2024 yang menembus angka 5,09 persen.
Perlambatan ekonomi itu salah satunya dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran di sektor administrasi pemerintahan. Sektor-sektor lainnya seperti perdagangan dan jasa juga ikut menunjukkan pergerakan yang stagnan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusuf Lapanna pun tidak menampik lambatnya pertumbuhan ekonomi dialami hampir di seluruh daerah karena adanya efisiensi. Namun, kata dia, kondisi itu bukan berarti pemerintah daerah ikut pasrah menerima keadaan.
"Hampir semua daerah salah satu pemicunya memang keterlambatan pertumbuhan ekonomi itu adanya efisiensi. Tapi saya kira pemerintah daerah tentu punya strategi inovasi bagaimana bisa memacu daya beli masyarakat kita, dan bagaimana UMKM ini bisa dihidupkan kembali," kata Yusuf Lapanna kepada detikSulsel, Selasa (9/6/2026).
"Terkait masalah data BPS ini, terlambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tentu kita minta kepada Bapak Wali Kota ini menjadi atensi dan keseriusan," tegasnya.
Yusuf lantas menyayangkan sikap pemerintah kota yang dinilai masih minim dalam memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku usaha UMKM. Menurutnya, faktor inilah yang membuat produk lokal lesu dan sulit berkembang.
"Saya lihat akhir-akhir ini salah satu pemicunya karena kurang komunikasi pemerintah ke UMKM, terutama terkait masalah edukasi bagaimana meningkatkan produk mereka," cetus Yusuf.
Padahal, kata dia, DPRD Parepare sejak awal telah meminta pemerintah kota untuk hadir secara nyata di tengah-tengah masyarakat ekonomi lemah. Kehadiran tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan lewat program yang menyentuh akar rumput.
"DPRD sudah meminta, dalam rangka mengembangkan UMKM ini pemerintah harus hadir. Kehadiran pemerintah itu seperti apa? Ya memberikan edukasi, memberikan pelatihan terhadap UMKM kita," tegasnya.
Yusuf berharap, kualitas produk UMKM di Parepare bisa naik kelas dan bersaing dengan pasar modern. Menurutnya harus ada intervensi kepada UMKM berupa pelatihan dan edukasi yang masif.
"Jadi harus aktif melakukan pendampingan ke UMKM. Sehingga produk-produknya itu bisa bersaing dengan produk-produk dari luar," kunci Yusuf.
Tasming Klaim Tak Tinggal Diam
Terkait itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid mengaku pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi bersama BPS terkait pencanangan sensus ekonomi. Langkah itu diambil untuk memetakan kondisi riil perekonomian di Parepare secara akurat.
"Kami baru selesai juga melakukan rapat dengan pencanangan ya, sensus ekonomi dengan BPS. Mudah-mudahan kita lihat hasilnya nanti, mudah-mudahan hasilnya baik," ujar Tasming.
Dia menegaskan, pemerintah kota tidak akan tinggal diam jika hasil evaluasi ke depan menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera merumuskan langkah taktis dan solutif.
"Kalau pun misalnya pahitnya tidak maksimal, tentu ada solusi-solusi apa kira-kira yang dilakukan pemerintah," ucapnya.
Di tengah tantangan ekonomi, Tasming berdalih akan menguatkan sektor domestik seperti UMKM. Sektor UMKM akan menjadi fokus pemulihan untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi daerah.
"Itu termasuk bagaimana supaya betul-betul pelaku UMKM ini bisa tumbuh berkembang. Kan biar bagaimana pun, garda terdepan ekonomi kita ini adalah pelaku UMKM. Ini yang kita coba rangsang supaya bisa maksimal," jelas Tasming.
Selain faktor eksternal, Tasming tidak menampik bahwa perlambatan ekonomi di Parepare juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran daerah. Menurutnya, kebijakan pemangkasan atau efisiensi tersebut turut memengaruhi perputaran uang di tengah masyarakat.
"Pasti (berdampak akibat efisiensi anggaran). Karena kalau Parepare kan Rp 100 miliar lebih kan? Pasti bayangkan kalau uang Rp 100 miliar ini berputar di Parepare, tentu berdampak kepada masyarakat," pungkasnya.
(asm/asm)
