Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyampaikan ratusan usulan kegiatan prioritas pembangunan untuk dimasukkan dalam program bantuan keuangan bersifat khusus (BKBK) pada 2026. Total nilai anggaran yang diajukan mencapai Rp 1 triliun.
"Iya, dari total 280 usulan prioritas yang kita ajukan anggarannya mencapai Rp 1 triliun. Usulan program itu sudah kami sampaikan pada saat rapat teknis usulan BKBK Gubernur Sumsel TA 2026 yang lalu," ujar Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim, Kamis (19/3/2026).
Dalam rapat teknis usulan BKBK, dia memaparkan sejumlah rencana pembangunan yang menjadi prioritas utama guna mendukung percepatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fokus utama usulan mencakup pemerataan infrastruktur, jalan dan jembatan, dan penguatan sektor kesehatan," katanya.
Ratusan usulan itu merupakan hasil penjaringan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Usulan itu juga diselaraskan dengan program prioritas Pemprov Sumsel.
"Usulan ini kami susun dengan matang untuk memastikan pembangunan di Banyuasin selaras dengan visi provinsi. Yang menjadi super prioritas kami adalah perbaikan akses jalan poros, pembangunan jembatan penghubung, serta peningkatan fasilitas kesehatan," ungkapnya.
"Namun untuk yang lainnya, meski tidak disebut super prioritas, mohon kiranya untuk dipertimbangkan. Selain infrastruktur fisik, sektor pertanian juga menjadi perhatian penting, mengingat status Banyuasin sebagai salah satu lumbung pangan di Sumsel," sambungnya.
Berikut usulan yang disampaikan Pemkab Banyuasin senilai Rp 1 triliun:
1. Rehabilitasi jaringan irigasi rawa: 30 usulan
2. Optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan: 5 usulan
3. Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) setempat: 14 usulan
4. Pembangunan sistem drainase perkotaan: 1 usulan
5. Pembangunan jalan, jembatan, rekonstruksi jalan: 63 usulan
6. Bidang kesehatan: 4 usulan
7. Bidang pendidikan: 14 usulan
8. Pengadaan dan perbaikan rice milling plant (RMP): 4 usulan
9. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata: 17 usulan
(dai/dai)
