Upaya pemerintah pusat mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi mulai mendapat dukungan berbagai pihak. Wakil Ketua I DPRD Jambi Ivan Wirata menilai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijalankan BNPB, BMKG, dan TNI AU merupakan langkah tepat untuk menjaga Jambi dari ancaman karhutla dan kabut asap pada musim kemarau 2026.
"Keputusan untuk melakukan operasi hujan buatan di Bandara Sultan Thaha Jambi ini saya akui merupakan langkah yang tepat. Ini menjadi perhatian penting, karena dapat mencegah ancaman karhutla dan kabut asap saat puncak kemarau tiba," kata Ivan kepada detikSumbagsel, Senin (8/6/2026)
Menurut Ivan, DPRD Jambi saat ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam gerak cepat pemerintah pusat dalam merespon status siaga darurat karhutla di Jambi. Langkah operasi modifikasi cuaca juga merupakan intervensi yang sangat tepat hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ivan juga menilai operasi hujan buatan menjadi bagian penting dari upaya mitigasi untuk menjaga kelembapan lahan, khususnya kawasan gambut yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran.
Ia menyebut wilayah seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki hamparan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau berlangsung.
"Kita tahu dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jika gambut sudah telanjur kering dan terbakar, pemadamannya akan jauh lebih sulit dan memakan biaya yang sangat besar. Pencegahan dini melalui hujan buatan ini adalah investasi keselamatan bagi masyarakat Jambi," ujarnya.
Sebagai unsur pimpinan legislatif, Ivan menegaskan DPRD Provinsi Jambi siap mendukung langkah-langkah penanggulangan karhutla melalui dukungan anggaran maupun regulasi yang diperlukan pemerintah daerah.
"Sebagai pimpinan legislatif, kami menegaskan bahwa DPRD berkomitmen penuh mendukung Pemprov Jambi dari sisi penganggaran maupun regulasi untuk penanggulangan bencana. Kami memastikan bahwa dana siap pakai atau anggaran kedaruratan daerah siap ditandemkan dengan bantuan helikopter water bombing maupun operasi darat yang disiapkan pemerintah pusat," tegasnya.
Meski demikian, Ivan mengingatkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca bukan satu-satunya solusi dalam mencegah karhutla. Menurutnya, pengawasan dan penegakan hukum di lapangan tetap menjadi faktor utama dalam menekan risiko kebakaran.
"OMC atau hujan buatan ini hanyalah benteng awal, kunci utamanya tetap ada pada kedisiplinan di lapangan. Kami meminta Satgas Karhutla, aparat penegak hukum, dan dinas terkait juga memperketat pengawasan," terangnya
"Tidak boleh ada celah bagi oknum korporasi maupun perorangan yang memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan dengan cara membakar," lanjutnya.
Ivan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), untuk aktif melakukan pencegahan karhutla di lingkungan masing-masing.
"Karhutla bukan hanya urusan BNPB atau pemerintah semata, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak ingin bencana kabut asap kembali berulang di Jambi karena dampaknya sangat memukul kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas pendidikan, dan merugikan perekonomian daerah," sebut dia.
Selain itu, DPRD juga mendorong kesiapan APH dalam penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan. Bahkan, masyarakat juga mesti berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan selama musim kemarau 2026.
Dengan sinergi tersebut, ia berharap Provinsi Jambi dapat melewati musim kemarau 2026 tanpa ancaman kabut asap yang selama ini menjadi perhatian serius berbagai pihak.
"Jangan sampai nanti, bencana kabut asap yang pernah menghantui Jambi pada 2015 dan 2019 silam kembali terjadi. Maka mari sama-sama kita jaga, lingkungan kita, jangan buka lahan dengan cara di bakar, lalu masyarakat harus aktif jaga lahan, dan APH harus berikan tindakan tegas bagi pelaku pembakar lahan," tegas Ivan.
(dai/dai)
