Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengebut realisasi program perumahan di daerah. Di wilayah Sumatera Selatan, Kementerian PKP memberikan tambahan kuota program bantuan rumah bagi masyarakat sebanyak 13.000 unit.
Selain itu sebanyak 6.000 unit sudah dipastikan pembagiannya secara proporsional. Hal itu diungkapkan Kepala Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V, Yustin Patria Primordia saat beraudiensi dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
"Alhamdulillah, Ibu Kepala Balai menyampaikan tindak lanjut dari pembicaraan saya sebelumnya bersama Pak Menteri Perumahan dan Mendagri terkait rencana launching beberapa program perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rehabilitasi rumah, dan KUR Perumahan," kata Herman Deru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan, program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung percepatan pengentasan rumah tidak layak huni di Sumsel.
Usai audiensi, Herman Deru bersama Kepala BP3KP Sumatera V melanjutkan kunjungan ke Kantor Wali Kota Palembang untuk bertemu dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa guna membahas kesiapan pelaksanaan launching program yang dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Juni 2026.
Herman Deru menyampaikan bahwa Kota Palembang akan mendapatkan tambahan kuota BSPS sebagai hadiah spesial bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Palembang.
"Awalnya kuota yang sudah pasti untuk Kota Palembang sebanyak 600 unit. Namun, bertepatan dengan ulang tahun Kota Palembang, saya tantang Pak Wali Kota untuk menambah usulan berdasarkan data yang valid. Sebagai hadiah ulang tahun Kota Palembang, kita tambah menjadi 1.091 unit," katanya.
Herman Deru menyebut, penambahan kuota tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni sekaligus menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan kawasan permukiman di Kota Palembang.
Dia juga melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fitrah Nur. Dalam percakapan tersebut, Herman Deru menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menentukan lokasi dan penerima manfaat program perumahan.
"Terima kasih Pak Dirjen yang telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan lokasi dan sasaran program. Pak Wali Kota juga sangat menantikan tambahan kuota yang merupakan tindak lanjut hasil pembicaraan saya dengan Pak Menteri Perumahan. Ketika Sumsel ditantang menjadi tuan rumah launching nasional, tentu kami sangat siap, apalagi program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Meski begitu, Herman Deru menekankan pentingnya validitas data penerima manfaat agar program benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Yang paling penting adalah data penerima manfaat harus valid. Saya juga memiliki gagasan agar pembangunan atau rehabilitasi rumah ini dapat dikelompokkan dalam satu kawasan RT atau RW tertentu. Jika dilakukan secara terpusat dalam satu lingkungan, dampaknya akan lebih terlihat dibandingkan jika tersebar secara sporadis," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BP3KP Sumatera V, Yustin Patria Primordia, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap berbagai program perumahan yang digagas pemerintah pusat. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota akan mempercepat peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Sumsel.
Pelaksanaan launching program perumahan yang dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Juni 2026 tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat serta mempercepat pengurangan angka rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan.
(dai/dai)
