Ratusan supir ojek online (ojol) menggeruduk gedung DPRD Sumatra Utara (Sumut) di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Massa pengemudi ojol meminta potongan aplikasi sebanyak 8 persen.
Dari amatan detikSumut pada Selasa (7/7/2026), aksi unjuk rasa dihadiri supir ojol dari berbagai aplikasi. Mereka membawa tujuh tuntutan dalam aksi yang diberi nama 707.
"Pada perayaan May Day lalu tersampaikan melalui pidato Presiden bahwa peraturan pemerintah untuk menyelamatkan ojol Indonesia dari keterpurukan pendapatan sampai hari ini. Perpres yang disampaikan Bapak Presiden yaitu 8% potongan aplikasi. Namun, sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar, dan rasakan di lapangan, penerapan Perpres masih jauh dari ekspektasi dan harapan kita semua," ujar seorang orator di atas mobil komando.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, dalam pekerjaan sehari-hari yang dilakukan ojol, tarif potongan aplikasi masih jauh dari peraturan yang berlaku.
"Perpres ini masih jauh dari solusi untuk mengobati luka bertahun-tahun ojol Indonesia. Yang disampaikan kemarin, kawan-kawan sama-sama mendengar, per 1 Juli juga akan diterapkan potongan aplikasi 8 persen. Peraturan yang harusnya, awalnya disambut dengan euforia luar biasa jutaan pengemudi ojol Indonesia, nyatanya sekarang sudah berjalan 1 minggu di bulan Juli. Dampak dari penerapan belum ada," katanya.
Orator menyebut, peraturan terhadap potongan aplikasi hanya berlaku pada layanan antar penumpang. Sementara layanan pengantaran barang dan makanan belum diatur.
"Perpres menjadi ambigu ketika layanan yang dituju hanya layanan satu aplikasi atau dua aplikasi. Perpres hanya menyasar layanan bawa penumpang, sementara aplikasi yang kita ketahui bersama banyak layanan yang hari ini terus menerapkan argo-argo murah, potongan-potongan besar. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kita, warga ojol Kota Medan. Layanan food, layanan antar barang, tidak tersentuh atau tersampaikan Bapak-bapak pemimpin kita," ungkapnya.
Massa aksi juga menyebut bahwa masih banyak aplikasi ojek online yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Pada aksi 707 ini, kata dia, banyak supir ojol yang berasal dari aplikasi-aplikasi selain Gojek dan Grab.
"Apa ini sebenarnya yang terjadi? Apakah para pembantu-pembantu presiden tidak mengetahui akar masalah yang sebenarnya? Ojol bukan hanya Gojek dan Grab. Ojol itu di Indonesia banyak, ini juga ojol, bukan tukang sapu," katanya.
Setelah dari DPRD Sumut massa bergerak ke kantor Gubernur Sumatra Utara (Sumut) di Jalan Pengeran Diponegoro, Kota Medan. Di tempat ini massa menyampaikan tujuh tuntutan dalam aksi yang bertajuk 707.
"Hari ini kita bersuara berkoar-koar bukan karena mencari sebuah keributan, melainkan kita mencari sebuah keadilan," ujar seorang orator.
Adapun tuntutan tuntutan pertama massa aksi ojol yakni penghapusan layanan hemat (gacor, GBH dan slot) serta tarif gabungan. "Kami menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengakomodir aspirasi driver Grab dan Gojek, tapi juga memperhatikan supir Shopeefood, maxim, Indrive," ujar salah satu koordinator aksi, Agam Zubir saat orasi.
Tuntutan ketiga yakni pemberlakuan tarif dasar per kilometer yang adil dan transparan. "Selanjutnya kami meminta penerapan potongan 8 persen untuk semua layanan dan regulasi yang jelas untuk barang dan makanan," imbuhnya.
Massa aksi juga menuntut penindakan tegas terhadap aplikator yang tidak patuh terhadap pemberlakuan tarif.
"Yang terakhir kami meminta DPR RI untuk segera merampungkan Undang-undang sebagai payung hukum ojol," pungkasnya.
Simak Video "Video Polri dan Ojol Jakarta Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas"
[Gambas:Video 20detik]
(afb/afb)
