Anggota DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang menemui massa aksi ojol yang menyampaikan aspirasi terkait tarif potongan aplikasi sebanyak 8 persen di depan Gedung DPRD Sumut. Benny mengaku pihaknya telah menyampaikan tuntutan para sopir ojol saat bertemu dengan DPR RI beberapa waktu lalu.
"Kami telah mendengar tuntutan awalnya adalah terkait dengan 8 persen yang sudah diberlakukan 1 Juli. Namun ada permintaan yang lain terkait dengan mengakomodir Shopee Food, Maxim, Indrive, dan yang lain-lain. Memang ini kan tidak masuk di 8 persen itu," ujar Benny di hadapan massa aksi ojol, Selasa (7/7/2026)
Benny juga menyinggung terkait keluhan para sopir ojol dengan ketetapan tarif potongan aplikasi 8 persen. Menurutnya, penetapan potongan aplikasi tidak berpengaruh langsung pada penghasilan para sopir ojol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami baru-baru bisa menelaah ini, saya khususnya. Yang lalu kan 8 persen, ternyata bukan itu saja, ada hal lain di dalamnya. Jadi kami juga mendengar jeritan dari Bapak Ibu bahwa potongan 8 persen diberlakukan bukan otomatis penghasilan naik," katanya.
Menurut Benny, pihaknya juga akan memastikan aspirasi terkait Undang-undang yang menjadi payung hukum profesi ojek online bisa segera diproses di DPR RI.
"Dan untuk undang-undang kami akan mengawal ini, kalau dibilang kapan undang-undangnya, informasi yang kami terima dari kawan-kawan di Baleg DPR RI sedang berproses. Untuk itu kita kawal. Kami dari DPRD menerima ini, kemudian akan menyampaikan ini kepada pimpinan, dan menyampaikan ini ke Jakarta," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, ratusan sopir ojek online (ojol) menggeruduk gedung DPRD Sumatra Utara (Sumut) di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.
Dari amatan detikSumut pada Selasa (7/7), aksi unjuk rasa dihadiri supir ojol dari berbagai aplikasi. Mereka membawa tujuh tuntutan dalam aksi yang diberi nama 707.
Satu di antara tuntutan yakni pernyataan Presiden Prabowo terkait tarif potongan aplikasi sebanyak 8 persen.
"Pada perayaan May Day lalu tersampaikan melalui pidato Presiden bahwa peraturan pemerintah untuk menyelamatkan ojol Indonesia dari keterpurukan pendapatan sampai hari ini. Perpres yang disampaikan Bapak Presiden yaitu 8% potongan aplikasi. Namun, sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar, dan rasakan di lapangan, penerapan Perpres masih jauh dari ekspektasi dan harapan kita semua," ujar seorang orator di atas mobil komando.
Menurutnya, dalam pekerjaan sehari-hari yang dilakukan ojol, tarif potongan aplikasi masih jauh dari peraturan yang berlaku.
"Perpres ini masih jauh dari solusi untuk mengobati luka bertahun-tahun ojol Indonesia. Yang disampaikan kemarin, kawan-kawan sama-sama mendengar, per 1 Juli juga akan diterapkan potongan aplikasi 8 persen. Peraturan yang harusnya, awalnya disambut dengan euforia luar biasa jutaan pengemudi ojol Indonesia, nyatanya sekarang sudah berjalan 1 minggu di bulan Juli. Dampak dari penerapan belum ada," katanya.
Orator menyebut, peraturan terhadap potongan aplikasi hanya berlaku pada layanan antar penumpang. Sementara layanan pengantaran barang dan makanan belum diatur.
"Perpres menjadi ambigu ketika layanan yang dituju hanya layanan satu aplikasi atau dua aplikasi. Perpres hanya menyasar layanan bawa penumpang, sementara aplikasi yang kita ketahui bersama banyak layanan yang hari ini terus menerapkan argo-argo murah, potongan-potongan besar. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kita, warga ojol Kota Medan. Layanan food, layanan antar barang, tidak tersentuh atau tersampaikan Bapak-bapak pemimpin kita," ungkapnya.
Massa aksi juga menyebut bahwa masih banyak aplikasi ojek online yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Pada aksi 707 ini, kata dia, banyak sopir ojol yang berasal dari aplikasi-aplikasi selain Gojek dan Grab.
"Apa ini sebenarnya yang terjadi? Apakah para pembantu-pembantu presiden tidak mengetahui akar masalah yang sebenarnya? Ojol bukan hanya Gojek dan Grab. Ojol itu di Indonesia banyak, ini juga ojol, bukan tukang sapu," katanya.
Setelah dari DPRD Sumut, massa bergerak ke kantor Gubernur Sumatra Utara (Sumut) di Jalan Pengeran Diponegoro, Kota Medan. Di tempat ini massa menyampaikan tujuh tuntutan dalam aksi yang bertajuk 707.
(dhm/dhm)
