Arab Saudi, Turki, dan Pakistan resmi menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Makkah di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan ini dibangun dengan landasan solidaritas Islam.
Dilansir detikHikmah dari Reuters dan Al Jazeera, Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah ditandatangani oleh Perdana Menteri sekaligus Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Jumat (7/8/2026).
Pakta tersebut dirancang untuk memperkuat sistem pencegahan kolektif terhadap berbagai bentuk agresi. Dalam kesepakatan itu ditegaskan bahwa serangan terhadap satu negara anggota akan diperlakukan sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut perjanjian tersebut lahir dari hubungan historis yang telah lama terjalin antara ketiga negara. Selain itu, ikatan persaudaraan, solidaritas Islam, dan kepentingan strategis bersama menjadi faktor penting yang mendorong terbentuknya kerja sama pertahanan tersebut.
"Komitmen bersama ketiga negara untuk lebih memperkuat keamanan kolektif dan mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan dan sekitarnya dalam rangka mewujudkan masa depan yang aman dan sejahtera," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Latar Belakang Kesepakatan
Kerja sama pertahanan antara Riyadh, Ankara, dan Islamabad sebenarnya telah dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu. Proses negosiasi disebut mulai berjalan setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan pecahnya perang di Gaza. Pembahasan semakin intensif ketika Amerika Serikat dan Israel meningkatkan serangan terhadap Iran.
Situasi memanas setelah Iran memperluas serangannya ke pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Arab Saudi, yang menjadi lokasi berbagai aset dan fasilitas militer AS, beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran dan kelompok Houthi di Yaman. Walaupun Turki dan Pakistan belum terdampak langsung, eskalasi konflik regional mendorong ketiga negara memperkuat koordinasi keamanan mereka.
"Jadi, ada beberapa lapisan kebutuhan yang bertemu, dan memaksa ketiga negara besar ini untuk bersatu dan menandatangani perjanjian yang mengikat ini," ujar seorang pejabat Turki kepada Al Jazeera.
Turki Tegaskan Tidak Bertentangan dengan NATO
Prinsip Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah dinilai memiliki kemiripan dengan NATO, yakni serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota sehingga memerlukan bantuan bersama.
Namun, Turki menegaskan bahwa keterlibatannya dalam pakta tersebut tidak bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota NATO. Ankara justru memandang kerja sama itu sebagai pelengkap bagi komitmen yang sudah ada.
"Upaya Turkiye mengembangkan kemitraan regional bukan merupakan alternatif terhadap keanggotaannya di NATO," kata Pusat Penanggulangan Disinformasi (DMM) Turki, sebagaimana dikutip Anadolu.
DMM juga menekankan bahwa Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah "bukan blok militer yang agresif, melainkan pengaturan pertahanan yang dirancang untuk meningkatkan daya tangkal."
Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak ditujukan kepada negara mana pun. Menurut Erdogan, pakta itu terbuka bagi negara-negara sahabat yang menginginkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas keamanan.
