detikNewsKamis, 21 Mei 2026 16:14 WIB
Ketua KPK Usul Suap Sektor Swasta Masuk Pembahasan Revisi UU Tipikor
Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap DPR merevisi UU Tipikor, fokus pada kriminalisasi trading in influence dan suap sektor swasta.
detikNewsKamis, 21 Mei 2026 16:14 WIB
Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap DPR merevisi UU Tipikor, fokus pada kriminalisasi trading in influence dan suap sektor swasta.
detikNewsSelasa, 19 Mei 2026 11:15 WIB
Eks Ketua BPK Agung Firman Sampurna menilai BPK berwenang menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi. Ia usulkan harmonisasi UU Tipikor dan UU BPK.
detikNewsSenin, 18 Mei 2026 15:52 WIB
Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Prof Romli Atmasasmita mengusulkan revisi total UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
detikNewsSenin, 18 Mei 2026 12:49 WIB
Guru Besar Hukum Pidana Internasional, Romli Atmasasmita, mendorong revisi UU Tipikor untuk mengatasi multitafsir kerugian negara dalam kasus korupsi.
detikNewsSenin, 18 Mei 2026 11:54 WIB
Baleg DPR menggelar RDPU untuk membahas pemantauan UU Tipikor pascaputusan MK. Bob Hasan menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penegakan korupsi.
detikNewsSenin, 02 Mar 2026 12:18 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus frasa 'secara langsung atau tidak langsung' dalam pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
detikSumutRabu, 25 Feb 2026 00:01 WIB
Mantan Bendahara PUPR Nias Selatan, Matius Zagato, divonis 3 tahun penjara karena korupsi pembayaran fiktif yang merugikan negara Rp 776 juta.
detikNewsRabu, 04 Feb 2026 07:49 WIB
Vonis hakim Djuyamto diperberat menjadi 12 tahun penjara dalam kasus suap vonis lepas minyak goreng. Terdakwa lain tetap dihukum 11 tahun.
detikNewsSenin, 05 Jan 2026 11:20 WIB
Mantan Mendikbud Nadiem Makarim didakwa rugikan negara Rp 2,1 triliun dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor.
detikNewsRabu, 17 Des 2025 21:21 WIB
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap UU Tipikor, namun meminta DPR dan pemerintah untuk mengkaji ulang norma-norma dalam undang-undang tersebut.