Di tengah kenyamanan karier sebagai guru di sekolah swasta, seorang perempuan muda di Bali justru mengambil keputusan tak biasa: mundur dan memilih membangun komunitas pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk kelompok rentan.
Langkah itu diambil Fransiska Gabriella, alumni Hubungan Internasional, yang kini menetap di Bali. Ia merasa pengetahuan HAM justru belum menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Momentum itu datang pada 10 Desember 2025, bertepatan dengan Hari HAM Internasional. Hari tersebut menjadi penanda berdirinya komunitas We Know Human Rights.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ide dan gagasan dari aku, tapi komunitas ini didukung sama Youth for Human Rights International yang ada di California," tutur Founder We Know Human Rights Fransiska Gabriella saat diwawancarai tim detikBali, Minggu (19/4/2026).
"Mereka akan bantu support pengiriman buku, baju, jadi kebutuhan didukung oleh mereka," imbuh Gabriella.
Perjalanan mendirikan komunitas itu tidak singkat. Gabriella mengaku menghabiskan hampir sembilan bulan sejak Maret 2025 untuk merancang konsep dan membangun jaringan.
"Tapi merancang ide, pilih network juga kan lumayan. Jadi dari Youth For Human Rights International, namanya Emma. Waktu itu aku telponan sama dia sampai empat jam buat bahas ideku, masalah apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia yang mau kuangkat," cerita Gabriella.
Pilih Resign dan Fokus Bangun Komunitas
Sebelumnya, Gabriella bekerja sebagai guru yang mengajarkan edukasi HAM di salah satu SMA swasta di Bali. Namun, ia merasa materi yang disampaikan tidak menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
"Mereka banyak yang tidak paham soal HAM. Ketidaktahuan soal HAM membuat orang tidak paham haknya sebagai manusia. HAM itu tidak memandang suku, ras, agama, atau apapun selain kenyataan kita terlahir sebagai manusia. Sekolahnya bagus kok, cuma aku merasa ilmunya jadi nggak nyampe. Karena yang aku ajar itu anak-anak ber-privilege kan, hidup mereka nyaman," terang Gabriella.
"Sama seperti orang-orang yang nggak mau ngurus politik, dia merasa kebijakan itu tidak berpengaruh terhadap dia, jadi ngapain ngurusin politik, padahal itu ngaruh. Jadi untuk mereka, itu memang harus kesadaran diri sendiri," ujarnya.
Dari situ, ia memutuskan keluar dan memfokuskan diri membangun We Know Human Rights. Komunitas ini menyasar kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Banyak Anak-anak Berpikir Miskin Itu Takdir
Dalam perjalanannya, Gabriella melihat pola yang sama berulang, yakni ketidaktahuan yang berubah menjadi penerimaan atas ketidakadilan.
"Banyak anak-anak berpikir miskin itu takdir. Mereka nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, yaudah takdir karena emang lahirnya miskin. Dan mereka menormalisasi itu," jelas Gabriella.
"Orang beranggapan mereka miskin karena malas, padahal nggak. Ada yang namanya kemiskinan struktural, yang kalau orang kerja sekeras apapun kamu tetap miskin, karena sistem memeliharanya seperti itu, bukan karena malas. Nggak bisa keluar, kayak lingkaran setan," tambahnya.
Menurutnya, pemahaman bahwa HAM melekat sejak lahir masih belum banyak dipahami, terutama oleh kelompok rentan.
 Kegiatan We Know Human Rights di Bali. Foto: dok. We Know Human Rights |
Proyek Human Rights, Art, and Literary Gallery
Agar edukasi lebih mudah diterima, Gabriella mengemasnya lewat pendekatan yang sederhana: seni dan cerita.
Ia merancang proyek 'Human Rights, Art, and Literary Gallery', yang menggabungkan seni dan literasi dalam mengajarkan HAM, khususnya kepada anak-anak.
We Know Human Rights telah bekerja sama dengan sejumlah rumah singgah, di antaranya Rumah RUTH Bali (Yayasan Rumah Tumbuh Harapan) yang mendampingi perempuan dengan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), serta Yayasan Peduli Kemanusiaan (YPK) Bali untuk penyandang disabilitas.
"Kalau di Rumah RUTH banyaknya mereka meninggalkan anaknya untuk dibesarkan di sana. Kalau YPK itu umumnya anak-anak penyandang disabilitas dengan cerebral palsy," tutur Gabriella.
"Nah untuk proyeknya, biasanya aku ambil HAM yang paling dekat dengan mereka, kan ada 30 poin HAM berdasarkan Universal Declaration of Human Rights. Jadi karena banyaknya anak-anak, aku ambil pernikahan anak misalnya. Nanti bisa dibawa ke child grooming, kekerasan seksual. Kalau di YPK bisa dibawa ke diskriminasi," jelasnya.
Metode menggambar dipilih agar anak-anak bisa bercerita tanpa tekanan. Ia hanya memberi satu pertanyaan sederhana.
"Kalau kamu membayangkan kehidupan damai di masa depan, itu kehidupan seperti apa?"
"Jawaban mereka itu sederhana banget. Nggak ada yang kaya pengen jadi presiden. Jadi kaya, mereka cuma pengen punya warung, tinggal di desa. Bisa main layang-layang. Atau pengen jadi petani, di kampung, hidup senang. Ada yang pengen punya kafe, hidup bahagia sama anaknya, bahagia. Gitu aja, nggak muluk-muluk. Jadi hal yang menurut kita biasa, bisa jadi mimpi buat orang lain gitu loh," ucap Gabriella.
Dari Introvert, Belajar Membuka Diri
Di balik perannya, Gabriella mengaku bukan sosok yang mudah tampil di ruang publik. Ia menyebut dirinya introvert.
"Tapi sebenernya aku orangnya sangat ansos, sangat introvert lah. Awalnya nggak mau buat social media, karena tujuannya pure buat edukasi. Tapi terus aku bikin website. Aku nggak suka publikasi, tapi Emma bilang kalau kita juga butuh, supaya makin banyak yang tau makin bagus," jelasnya.
Ia kemudian membuat situs weknowhumanrights.wixsite.com, membuka akun media sosial, serta membuka pendaftaran relawan untuk memperluas jangkauan komunitas.
We Know Human Rights juga mulai melibatkan guru, pekerja sosial, hingga komunitas lain agar edukasi HAM tidak berhenti di satu titik.
"Awalnya disaranin buat march gitu, tapi sempat konsultasi, ternyata mereka pernah kesulitan untuk berkumpul di tempat umum. Karena mereka dimintain surat. Padahal itu di taman umum loh. Jadi takutnya susah. Terus aku mikir buat bikin mural," terangnya.
Ia pun merancang kegiatan mural di sekolah atau rumah singgah yang memuat 30 artikel HAM, dengan harapan bisa terus dibaca generasi berikutnya.
Edukasi HAM Dinilai Kerap Terlupakan
Di tengah berbagai kasus pelanggaran, Gabriella menilai edukasi HAM masih sering luput dari perhatian.
"Jadi untuk pendidikan HAM sendiri, Youth For Human Rights itu bilang kalau baru ini, di Indonesia. Mereka baru tau kondisi permasalahan HAM di Indonesia seperti ini, setelah aku ceritakan," kata Gabriella.
Ia menilai banyak organisasi lebih fokus pada penanganan setelah pelanggaran terjadi.
"Misal udah kejadian pelanggaran HAM, mereka lebih fokus penanganan kasus. Misal dari sisi hukum, psikologis korban, finansial, karena udah kejadian. Belum lagi kalau ada urusan lain yang lebih kompleks, jadi udah nggak kepikiran lagi," ujarnya.
Padahal, menurutnya, edukasi HAM seharusnya hadir di awal sebagai langkah pencegahan.
"Mereka belum tentu dalam keadaan dan situasi yang kondusif untuk menerima itu. Jadi, sulit karena kondisi korban belum stabil, bahkan bisa jadi trigger karena HAM mereka sudah dilanggar" jelas Gabriella.
(dpw/dpw)
