Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggalakkan program edukasi dan pencegahan korupsi. Salah satu strategi yang disiapkan ialah memasukkan materi antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan.
"Kami sudah mengadakan perjanjian bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Mendikdasmen, Mendikti Saintek, Menteri Agama, hingga Bappenas untuk bersama-sama, bahwa pendidikan antikorupsi itu masuk jalur pendidikan," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat ditemui di Pendopo Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (12/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ibnu menuturkan materi antikorupsi akan disisipkan ke dalam mata pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Ia menilai langkah ini lebih efektif bagi sekolah yang belum mampu menerapkan kurikulum antikorupsi secara mandiri.
"Adanya pelajaran antikorupsi bersifat sisipan. Kalau mandiri boleh, tapi apabila belum mampu, ya itu sisipan. Bisa masuk ke dalam pelajaran agama, masuk ke dalam pelajaran Pancasila atau kewarganegaraan. Itu disisipkan mungkin sekitar 2-3 bab," ujar Ibnu.
"Itu sudah ada aturannya dan Insyaallah nanti akan dilakukan di mana-mana, termasuk di Mataram dan Nusa Tenggara Barat," imbuhnya.
Selain itu, KPK juga mengampanyekan program 'Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi'. Adapun, Mataram dipilih menjadi kota pertama pelaksanaan program tersebut untuk wilayah Indonesia timur.
"KPK ingin mengajak semua masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang antikorupsi. Tindakan yang sifatnya integritas, jujur, adil, kerja keras, mandiri dan lain-lain," ujar Ibnu.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mendukung program pencegahan korupsi yang diusung KPK tersebut. Diketahui, Mataram meraih skor 91,85 kategori istimewa sebagai kota percontohan antikorupsi dari KPK.
"Tentu kami men-support kegiatan ini, karena kegiatan ini kami yakini berdampak sekali terhadap pemahaman anak-anak kita. Terutama di usia-usia dini, berkaitan dengan isu perilaku koruptif," kata Mohan.
(iws/iws)
