Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp 806,5 miliar hingga akhir pelaksanaan. Catatan positif ini berhasil membalikkan proyeksi fiskal awal pemerintah daerah yang sebelumnya diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 1,63 triliun.
"Kita berhasil mencatat surplus riil sebesar Rp 806,5 miliar dari yang sebelumnya direncanakan defisit sebesar Rp 1,63 triliun. Angka ini didapat dari selisih realisasi pendapatan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan belanja sepanjang tahun 2025," ujar Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 di DPRD Badung, Senin (6/7/2026).
Adi menjelaskan realisasi pendapatan daerah menyentuh angka Rp 9,1 triliun atau sekitar 81,13 persen dari target. Realisasi pemasukan ini didominasi oleh capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selain itu, terdapat pemasukan kecil dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa dana hibah serta sektor pendapatan transfer.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Realisasi PAD kita tercatat sebesar Rp 8,06 triliun dari target anggaran yang dipasang senilai Rp 10,18 triliun. Sementara untuk pendapatan transfer, berhasil terealisasi senilai Rp 1,04 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 1,04 triliun," jelas Adi Arnawa.
"Untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasinya hanya Rp 1,6 juta karena memang sebelumnya tidak dialokasikan atau tidak ada anggarannya dalam APBD 2025. Sedangkan dari sisi belanja daerah, total realisasinya menyentuh angka Rp 8,3 triliun dari total pagu sebesar Rp 12,85 triliun," urai Adi Arnawa.
Secara persentase, total belanja daerah Kabupaten Badung sepanjang tahun 2025 terserap sebesar 64,56 persen. Belanja daerah tersebut dialokasikan ke dalam empat pos utama, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
"Penyerapan belanja operasi tercatat Rp 4,86 triliun dari anggaran Rp 6,51 triliun, lalu belanja modal terealisasi Rp 2,08 triliun dari pagu Rp 4,42 triliun. Untuk belanja tidak terduga terserap Rp 10,7 miliar dari Rp 231 miliar, dan belanja transfer terealisasi Rp 1,34 triliun dari pagu Rp 1,68 triliun," bebernya.
Rincian pos belanja operasi mencakup biaya pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Sementara pos belanja modal dialokasikan untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya.
"Melalui perhitungan seluruh komponen keuangan tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 1,19 triliun. Jumlah total SILPA tersebut terbagi lagi menjadi SILPA terikat senilai Rp 108,6 miliar dan SILPA non-terikat sebesar Rp 1,08 triliun," papar Adi Arnawa.
Di sisi lain, pergerakan transaksi pembiayaan daerah Kabupaten Badung sepanjang tahun anggaran 2025 meliputi pos penerimaan pembiayaan dan pos pengeluaran pembiayaan. Sektor pembiayaan ini digunakan pemerintah daerah untuk mengelola surplus atau menutup defisit anggaran.
"Realisasi penerimaan pembiayaan sepanjang 2025 mencapai Rp 586,3 miliar dari target Rp 1,83 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, kita mengeksekusi penuh 100 persen senilai Rp 200 miliar dari pagu anggaran yang direncanakan," sambung Adi Arnawa.
Selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah tersebut menghasilkan angka pembiayaan netto. Pembiayaan netto Pemkab Badung tercatat terealisasi sebesar Rp 386,3 miliar atau sekitar 23,69 persen dari pagu awal sebesar Rp 1,63 triliun.
"Posisi total SILPA APBD 2025 sebesar Rp 1,19 triliun itu saat ini tersebar di beberapa instansi keuangan daerah. Paling besar ditempatkan pada kas daerah senilai Rp 1,14 triliun dan kas Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD sebesar Rp 49,7 miliar," kata Adi Arnawa.
Sisa dana tersebut juga tersebar di kas bendahara penerimaan sebesar Rp 7,5 juta, kas dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp 386,7 juta, serta kas dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas senilai Rp 492,4 juta. Laporan keuangan ini disampaikan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) setelah melewati audit ketat BPK.
"Kami bersyukur laporan keuangan 2025 dengan sistem akuntansi berbasis akrual ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI. Ini merupakan opini WTP yang ke-14 kalinya secara total, sekaligus mencetak rekor 12 kali bertahan berturut-turut sejak tahun 2014," tutur Adi Arnawa.
(mud/mud)
