Sebanyak 8.000 penderita penyakit menular tuberculosis (TBC) akan dibangunkan rumah baru. Pembangunan rumah untuk penderita TBC tersebut dilakukan tahun ini, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan rumah untuk penderita TBC telah dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Dari hasil koordinasi, sekitar 8.000 rumah penderita penderita TBC akan dibangun tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami bersama Kementerian Kesehatan mendukung untuk saudara-saudara yang mengalami TBC supaya lebih sehat. Kita bedah rumahnya, itu ada 8 ribu rumah nanti targetnya," ujar Menteri Ara sapaannya ditemui di Senggigi, Lombok Barat, Senin (19/5/2026).
Untuk program bedah rumah, Ara berujar, tahun ini menargetkan 400 rumah. Jumlah ini meningkatkan signifikan dari tahun 2025 yang hanya mencapai 45 ribu rumah.
"Ini kenaikan yang besar sekali. Bersama Mendagri yang juga adalah Kepala Badan Pengolahan Perbatasan akan bangun 15 ribu di daerah perbatasan," ujarnya.
Sehingga, tutur Ara, beberapa rumah tidak layak di perbatasan Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia. Sulawesi Utara dengan Filipina dan Kepulauan Riau dan Aceh dengan Malaysia.
"Di kawasan tersebut rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah sehingga layak guni. Ini bukti negara hadir di daerah perbatasan," tegas Ara.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan jumlah penduduk miskin ekstrem di NTB tersisa 2 persen. Sebagian besar masyarakat NTB yang masuk kategori miskin ekstrem sangat dipengaruhi oleh kondisi rumah-rumah tidak layak.
"Kami berterima kasih kepada Pak Menteri menambah jumlah penerima program bedah rumah. Ini sekaligus membantu kita menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem di Bumi Gora," ujar Iqbal.
Iqbal mengatakan, Kementerian Dalam Negeri juga selalu membantu upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam mencari alternatif pembiayaan kreatif melalui berbagai skema-skema untuk pembangunan rumah warga tidak layak.
"Meski terjadi pengurangan transfer pusat ke daerah tetapi melalui berbagai kreatif financing yang kita usulkan ke Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan dukungan bisa membiayai pembangunan di daerah selama ini," katanya.
(hsa/iws)
