Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat mengkritik perencanaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat setelah sebuah mobil wisatawan terperosok di Jembatan Cemare, Desa Lembar Selatan, akibat papan jembatan yang lapuk. Legislator menilai insiden itu menjadi bukti pembangunan infrastruktur dasar belum menjadi prioritas pemerintah daerah.
Anggota Komisi III DPRD Lombok Barat, Lalu Irwansyah, menilai Pemkab Lombok Barat lemah dalam menyusun skala prioritas anggaran. Menurutnya, pemerintah justru lebih mengutamakan proyek-proyek sekunder dibandingkan kebutuhan mendesak masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pola pikir penganggaran yang mendahulukan proyek sekunder ketimbang kebutuhan dasar dan mendesak, inilah yang kami nilai terbalik," tegasnya, Selasa (7/7/2026).
Irwan mencontohkan rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Islamic Center dan jalan di kawasan ibu kota Gerung yang dinilai dipaksakan masuk dalam anggaran. Padahal, kata dia, proses pembebasan lahan tersebut tidak realistis diselesaikan di penghujung tahun.
Saat pembahasan anggaran pada akhir 2025, Irwan mengaku telah menyarankan agar Pemkab hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 200 juta untuk proses penilaian independen (appraisal) lahan.
"Karena sangat tidak memungkinkan pembebasan lahan dilakukan dalam tiga bulan. tapi Pemda bersikeras bahwa proses ini bisa terlaksana," ujarnya.
Namun hingga kini, menurut Irwan, proses pembebasan lahan bahkan belum memasuki tahap appraisal. Pemkab Lombok Barat disebut baru menyelesaikan tahapan sosialisasi sehingga anggaran sekitar Rp 81 miliar tidak terserap dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
"Lalu kenyataannya, anggaran itu tidak bisa tereksekusi, jangankan untuk tereksekusi, proses yang terjadi pun hanya sebatas sosialisasi. Artinya Pemda tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu untuk eksekusi lahan," katanya.
Ia mengatakan semestinya anggaran tersebut sejak awal dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
"Bisa dibayangkan kalau Pemda waktu itu hanya menganggarkan appraisal saja, lalu anggaran puluhan miliar itu dianggarkan untuk membangun infrastruktur. Saya rasa Jembatan Cemare itu sudah bagus. Saya rasa jalan yang lain sudah bagus, puskesmas kita bagus," ucapnya.
Menurut Irwan, Silpa Rp 81 miliar tersebut bukanlah bentuk Creative Financing seperti yang kerap disampaikan Pemkab Lombok Barat, melainkan bentuk perencanaan yang tidak maksimal.
"Tapi kan pola pikirnya Pemda tidak seperti itu, alasannya Creative Financing, tapi yang kami lihat adalah perencanaan yang tidak maksimal," tegasnya.
Sebelumnya, Mobil wisatawan terperosok di jembatan kayu saat hendak menuju Pantai Cemare, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Warga mendesak Pemkab Lombok Barat segera memperbaiki jembatan kayu itu karena kondisinya sudah memprihatinkan sejak lama.
Kepala Dusun (Kadus) Cemare, Munawir, mengungkapkan ban depan mobil Daihatsu Gran Max itu terperosok di sela-sela jembatan kayu yang patah pada Minggu (5/7/2026). Munawir mengatakan kecelakaan tersebut terjadi akibat papan kayu jembatan yang sudah lapuk.
"Karena kayu-kayu itu sudah lama lapuk dan terbentur dengan lalu lalang mobil," ujar Munawir, Senin (6/7/2026).
(nor/nor)
