Ketua Komisi VIII DPR yang juga anggota Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR), Marwan Dasopang, menilai penyelenggaraan Haji 2026 sudah berjalan sesuai perencanaan. Namun ia juga mencatat ada yang belum juga berubah menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apakah itu?
"Penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026 ini pada dasarnya sudah berjalan baik sesuai dengan perencanaan, ditandai dengan penentuan kuota, penerbitan visa, pembagian Nusuk. Tapi persoalan kita di Armuzna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jemaah belum berjalan seperti agenda," kata Marwan di Makkah, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026).
Khususnya di Mina, Marwan mengatakan, ruang yang tersedia bagi jemaah haji tidaklah memadai. Selain persoalan ruang, ia juga mencatat sejumlah fasilitas di Mina yang belum berfungsi secara optimal. Mulai dari pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal hingga ketersediaan air yang belum sepenuhnya memadai di beberapa titik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas," ujarnya.
Marwan menegaskan perlunya langkah-langkah baru dan terobosan kebijakan untuk mengatasi persoalan Mina yang terus berulang setiap musim haji. Apabila perluasan area Mina tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang tersedia, maka perlu mulai mengkaji alternatif lain, termasuk pembangunan tenda bertingkat maupun penataan ulang pola penempatan jemaah.
"Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar sebagian jemaah Indonesia yang hotelnya berada dalam jarak yang memungkinkan dapat menjalani skema tanazul sehingga beban kepadatan di Mina dapat berkurang secara signifikan. Tanazul adalah skema yang memungkinkan jemaah haji tidak menginap (mabit) di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel atau akomodasi yang telah ditentukan.
"Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda, " jelasnya.
Marwan menegaskan bahwa skema tersebut tentu memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta persetujuan dari Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI dapat memainkan peran strategis dalam melakukan komunikasi dan negosiasi dengan otoritas Saudi untuk mencari solusi jangka panjang.
"Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia," tegasnya.
(inf/inf)
Komentar Terbanyak
MUI Minta Pelaku LGBT Dihukum Lebih Berat dari Perzinaan
DPR RI Dukung Desakan MUI Tindak Tegas Pelaku LGBT
Dukung MBG, Muhammadiyah Dorong Penguatan Tata Kelola