Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama untuk mudik Lebaran menggunakan kendaraan dinas. Hal ini jadi bagian menjaga upaya integritas dan memastikan penggunaan fasilitas negara digunakan secara bertanggung jawab serta sesuai peruntukannya.
Dilansir dari situs resmi Kemenag RI, Menag menegaskan setiap ASN berkewajiban memegang teguh nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan etika dalam menjalankan tugas, termasuk penggunaan fasilitas negara.
"ASN wajib menjaga integritas, profesionalitas, serta menggunakan fasilitas negara secara bertanggung jawab. ASN dilarang menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi," ujar Menag Nasaruddin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu menuturkan kendaraan dinas adalah fasilitas negara untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Oleh sebab itu, penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan mudik lebaran.
"Sebagian ASN Kemenag juga ada yang bertugas di momen Lebaran, misal untuk mengawal Rumah Ibadah Ramah Pemudik. Selama menjalankan tugas, bisa gunakan fasilitas yang ada," sambung Menag.
Perlu dipahami, larangan penggunaan kendaraan dinas bagi ASN untuk kepentingan pribadi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jika dilakukan, maka ASN dianggap menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatan.
Kemudian, Menag juga mengingatkan ASN berperan penting menjadi teladan masyarakat, utamanya dalam menjaga etika dan akuntabilitas penggunaan fasilitas negara. Terlebih pada momen Idul Fitri kerap diajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari.
"ASN diharapkan memberi teladan dalam menjaga etika penggunaan fasilitas negara," pungkasnya.
(aeb/inf)
Komentar Terbanyak
Tega! Oknum KBIH Diduga Tipu 140 Jemaah Haji, Transaksi hingga Rp 1,4 M
Cegah Korupsi, MUI Usul MBG Pakai Dapur Pesantren dan Benahi Pejabat BGN
MUI Minta Pelaku LGBT Dihukum Lebih Berat dari Perzinaan