Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, memicu reaksi keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah diminta putar otak dan mengubah total strategi eksekusi di lapangan agar program andalan ini tidak melulu jadi bancakan koruptor.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyarankan pemerintah untuk menyetop pengadaan proyek terpusat yang rawan dimanipulasi. Alih-alih membangun infrastruktur baru dari nol, pemerintah didorong memanfaatkan ekosistem yang sudah matang di masyarakat, salah satunya dapur mandiri di pondok pesantren.
"Kita harus bisa membaca kearifan lokal masing-masing tempat untuk pemenuhan gizinya. Jadi yang menjadi patokan bukan membangunnya (proyek fisik), tapi terpenuhi gizinya dari masyarakat kita," ujar Kiai Cholil di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (9/6/2026), dikutip dari laman MUI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Kiai Cholil, pelibatan institusi lokal seperti pesantren akan membuat anggaran jumbo program MBG jauh lebih tepat sasaran. Lingkungan pesantren atau institusi pendidikan keagamaan dinilai sudah memiliki sistem dapur dan kantin yang berjalan dengan baik setiap harinya.
Dengan menggandeng ekosistem yang sudah ada, pemerintah dinilai tidak perlu lagi terjebak dalam egoisme proyek pengadaan fisik. Proyek-proyek fisik semacam inilah yang dinilai kerap menjadi ladang perburuan keuntungan pribadi oleh oknum pejabat nakal.
Kritik tajam ini mencuat pasca-langkah berani Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan dan menahan tiga mantan pejabat BGN. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menahan dua mantan pejabat BGN lainnya, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, terkait dugaan kasus korupsi tata kelola program MBG.
Ulama kelahiran Sampang, Madura ini mengaku sangat menyayangkan ada oknum pejabat yang tega merugikan masyarakat. Padahal, program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa.
Kiai Cholil mengingatkan pemerintah agar kasus ini menjadi alarm keras dalam menempatkan orang di posisi strategis.
"Ini menjadi pelajaran kepada pemerintah bahwa dalam segala urusan diserahkan kepada orang yang mampu dan kompeten di bidangnya itu. Selain dia kompeten, dia punya karakter bersih, karakter berjuang. Bukan karakter hanya mengambil untung, merugikan pada masyarakat. Apalagi ini berkenaan dengan uang besar," tegas Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok ini.
Di sisi lain, Kiai Cholil mengapresiasi ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendukung penuh penegakan hukum dalam kasus ini. Ia mendesak Kejagung untuk mengusut tuntas seluruh jaringan korupsi MBG hingga ke akar-akarnya.
MUI berharap, dengan restrukturisasi strategi yang melibatkan dapur-dapur mandiri di pesantren, citra Program Makan Bergizi Gratis bisa dipulihkan di mata publik. Sehingga, esensi utama program-yaitu pemenuhan nutrisi anak bangsa-bisa terwujud tanpa dicoreng oleh tata kelola yang korup.
(hnh/inf)
Komentar Terbanyak
Tega! Oknum KBIH Diduga Tipu 140 Jemaah Haji, Transaksi hingga Rp 1,4 M
Cegah Korupsi, MUI Usul MBG Pakai Dapur Pesantren dan Benahi Pejabat BGN
MUI Minta Pelaku LGBT Dihukum Lebih Berat dari Perzinaan