Bupati Sukabumi Asep Japar memberikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sukabumi. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia tak ingin kedisiplinan pegawai jebol, terutama bagi mereka yang sedang menjalankan tugas Work From Home (WFH).
Hal itu ditegaskan Asep Japar saat memimpin Rapat Dinas Bulan April 2026 di Aula Sekretariat Daerah, Selasa (21/4/2026). Ia mewanti-wanti agar kebijakan WFH tidak disalahgunakan untuk urusan di luar pekerjaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota," tegas Asep Japar.
Selain urusan disiplin, Asep Japar juga menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak yang dinilai masih bisa digali lebih dalam. Ia pun menyambut baik kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan tanpa perlu KTP pemilik lama.
Langkah konkret pun disiapkan. Pemkab Sukabumi kini tengah mencanangkan operasi gabungan sekaligus layanan pembayaran pajak langsung di wilayah masing-masing agar lebih dekat dengan warga.
"Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita perlu jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan sadar membayar pajak," ujarnya.
UMKM Harus Masuk Rantai Pasok Makan Bergizi Gratis
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Ia menekankan kerja sama yang solid adalah kunci utama dalam mengawal pembangunan di daerah.
"Kerja sama yang solid antarinstansi menjadi kunci. Kita harus saling membantu dan memperkuat satu sama lain," kata Andreas.
Andreas juga memberikan perhatian khusus pada sektor UMKM. Ia mendorong agar pelaku usaha kecil di Sukabumi bisa berperan aktif dalam mendukung program strategis nasional, salah satunya dengan masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Tak berhenti di situ, isu pelayanan dasar juga menjadi sorotan tajam dalam rapat tersebut.
Seluruh jajaran, mulai dari kepala perangkat daerah hingga camat, diminta berkomitmen penuh dalam penanganan stunting. Targetnya pun tidak main-main, yakni menekan angka stunting hingga di bawah 5 persen dengan mengandalkan peningkatan kualitas lingkungan serta layanan kesehatan yang lebih prima.
Dalam forum tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati juga menyerahkan penghargaan atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi serta sertifikat akreditasi laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sebagai simbol komitmen peningkatan layanan publik.
(sya/orb)
