Aliansi BEM Solo Raya menggelar demo di depan kantor DPRD Kota Solo. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti evaluasi makan bergizi gratis (MBG) hingga perbaikan nilai tukar rupiah.
Pantauan detikJateng di lokasi, massa mulai datang sekira pukul 15.30 WIB. Satu mobil komando memimpin long march massa. Mobil komando langsung parkir di pintu gerbang DPRD Solo, dan massa berdiri mengitari.
Mereka membentangkan berbagai spanduk seperti "REFORMASI DIKE81RI", "INDONESIA DARURAT REFORMASI", PUTRI CEMPO APA KABAR?", "TOLAK KERAS UU POLRI".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Massa kemudian mulai melakukan orasi dengan mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, seperti perjalanan Prabowo ke luar negeri, program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, melemahnya rupiah, tingginya harga barang kebutuhan yang diimpor.
Sejumlah massa memilih menarik simpati pengguna Jalan Adi Sucipto dengan membentangkan sejumlah poster bertuliskan "BUNYIKAN KLAKSON KALAU MUAK SAMA KONDISI NEGARA JENGKEL SAKA KERJA PEMERINTAH". Aksi itu sontak mendapatkan respons dari sejumlah penggunaan jalan yang kemudian membunyikan klakson kendaraannya.
Aksi demo ini mendapatkan pengalaman ketat dari aparat keamanan. Awalnya demo tidak sampai menutup Jalan Adi Sucipto. Kendaraan dari arah timur maupun barat masih bisa melintas tanpa menimbulkan kemacetan.
Namun pertengahan demo, massa mulai pindah ke badan Jalan Adi Sucipto. Hal ini membuat petugas kepolisian terpaksa menutup ruas jalan Adi Sucipto di depan DPRD Solo.
Salah perwakilan massa dari UNS, Arif Ainurjaya, mengatakan ada tiga poin isu nasional, dan dua poin isu lokal yang ingin disampaikan massa dalam aksi demo ini.
"Pertama kita menuntut pemberhentian sementara MBG, yang di mana kita melihat dengan kondisi ekonomi saat ini, tapi MBG tetap jalankan. Itu cukup menguras APBN, cukup mengganggu konsentrasi ekonomi," kata Arif kepada awak media, Jumat (12/6/2026).
"Kedua terkait melemahnya rupiah. Kita menuntut dari pemerintah untuk segera menguatkan, atau memitigasi, dan juga mencari jalan keluar terkait melemahnya ekonomi. Ketiga kami menuntut untuk membatalkan RUU Polri. Di mana kita sadari ruang sipil hari ini terenggut oleh angkatan bersenjata, entah itu TNI maupun Polri. Maka dari itu kami menuntut membatalkan RUU Polri," imbuhnya.
Satu isu lokal yang dibawa terkait permasalahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, serta tarif PBB terhadap tempat ibadah, dan sekolah swasta.
Arif juga menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menggelar rapat rencana efisiensi anggaran program MBG hari ini, bersama Kepala BGN Nanik S Deyang.
"Saya rasa rapat evaluasi ini hanya formalitas yang pada akhirnya untuk meredam, atau menjinakkan kemarahan masyarakat. Di mana yang dievaluasi seharusnya bukan hanya MBG. Seperti tuntutan kita, (MBG) diberhentikan untuk memperbaiki ekonomi. Dan masih banyak fokus lain yang menjadi evaluasi utama pak presiden," ucapnya.
(apl/apu)
