Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merespons aksi penolakan pendirian Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Banyuanyar, Banjarsari, Solo. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Solo, Mashuri, menegaskan bahwa ada miskomunikasi antarpihak.
Mashuri menceritakan bahwa persoalan rencana pendirian GKJ Banyuanyar ini sebenarnya merupakan masalah lama yang sempat tertunda. Sebelum gelaran Pemilu 2024, pihak panitia gereja telah mengajukan berkas administrasi ke FKUB dengan melampirkan syarat berupa 90 jemaah dan 60 warga sekitar.
"Tugas FKUB ini kan memverifikasi administrasi waktu itu, kalau tidak salah akhir 2023 atau awal 2024. Karena syaratnya terpenuhi, kami serahkan ke wilayah, dalam hal ini Lurah Banyuanyar dan Camat waktu itu," ujar Mashuri saat dihubungi awak media, Jumat (12/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mashuri mengatakan sesuai regulasi, pihak wilayah bertugas untuk melakukan verifikasi faktual secara langsung ke lapangan. Proses ini penting untuk memastikan apakah warga yang menyetorkan KTP dan menandatangani surat dukungan benar-benar ada, berdomisili di sana, serta memberikan dukungan secara sadar tanpa ada paksaan.
Namun, karena saat itu berdekatan dengan momen politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada, pihak wilayah mengambil kebijakan untuk menunda proses verifikasi tersebut demi menjaga kondusivitas.
"Cuman waktu itu karena menjelang pilpres, pileg, dan pilkada, kebijakan dari wilayah untuk menunda sampai pilkada selesai, karena proses politik terakhir kan pilkada," jelasnya.
Setelah proses pemilu selesai, barulah pihak panitia meminta agar permohonan mereka diproses kembali. Menindaklanjuti hal tersebut, FKUB bersama Kesbangpol, Kemenag, pihak wilayah, dan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada hari Senin lalu.
"Terus kemarin, mereka minta untuk dianu ulang, ngoten. Akhirnya kita mengadakan rakor. Rakor, jadi Kesbangpol, Kemenag, FKUB, dan wilayah. Sama Korps itu, mengadakan rakor hari Senin itu. Nah, hari Senin rakor untuk mengundang para pihak ini tadi. Baik dari panitia pendirian gereja maupun dari pihak KUIP, Koordinator Umat Islam Banyuanyar," terangnya.
Rakor tersebut memutuskan untuk mengundang kedua belah pihak, panitia pendirian gereja dan Koordinator Umat Islam Banyuanyar (KUIP), pada hari Kamis siang guna membahas kelanjutan proses ini. Pihak KUIP mengira undangan hari Kamis tersebut adalah untuk acara sosialisasi final, padahal agenda sebenarnya barulah tahapan awal untuk verifikasi ulang.
"Mereka tahunya undangan hari Kamis jam 1 sampai setengah 4 itu sosialisasi masalah itu (perizinan). Padahal prosesnya kan masih panjang. Makanya mereka terus mengadakan aksi di malam Kamisnya tanpa koordinasi dengan kita," terang Mashuri.
Lebih lanjut, Mashuri kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu reaktif karena proses hukum pendirian rumah ibadah memiliki tahapan yang sangat ketat dan berlapis. Menurutnya, apabila nantinya verifikasi administrasi ulang dinyatakan lolos, berkas akan diturunkan ke tingkat kelurahan dan kecamatan untuk verifikasi faktual satu per satu warga.
"Nah, nanti kita (FKUB) kaji lagi, apakah diberikan rekomendasi atau tidak. Jadi prosesnya masih panjang sekali," pungkasnya.
Respons Walkot Solo
Sementara Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berkomitmen penuh menjaga kerukunan antarumat beragama dan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan.
Respati meminta seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin. Ia memastikan pemerintah akan menempatkan masalah ini secara proporsional berdasarkan izin dan dokumen resmi.
"Selama izin pendirian gereja sudah dipenuhi, pembangunan bisa dilakukan dan kekhawatiran terkait hal lain saya kira tidak perlu ada," kata Respati melalui keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Jumat (12/6).
Lebih lanjut, Respati menyatakan Pemkot Solo tetap akan membuka diri terhadap segala aspirasi maupun keberatan dari masyarakat. Namun, ia menekankan agar semua masukan disampaikan melalui jalur koordinasi yang resmi, bukan dengan aksi-aksi yang memicu ketegangan.
"Prinsipnya, pemerintah hadir untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan. Aspirasi masyarakat tentu kami dengarkan, tetapi semuanya harus diselesaikan dengan kepala dingin, musyawarah, dan tetap menjaga kerukunan," tambahnya.
Ia juga mengimbau masyarakat Solo agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang simpang siur atau belum utuh di media sosial. Menurutnya, masalah rumah ibadah tidak boleh hanya dilihat dari sisi administratif, melainkan juga dari semangat toleransi.
"Persoalan rumah ibadah harus dilihat secara jernih, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari semangat hidup berdampingan sebagai warga Kota Surakarta," ucapnya.
Untuk menjaga situasi di lapangan tetap kondusif, Pemkot Surakarta kini terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait yakni Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Aparat kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) serta tokoh masyarakat setempat.
Respati berharap kerja sama ini bisa meredam potensi konflik sosial di masyarakat dan memperkuat predikat Solo sebagai kota yang toleran.
"Kota Solo ini rumah bersama. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga suasana tetap rukun, saling menghormati, dan tidak saling mencurigai. Kalau semua syarat sudah sesuai aturan, maka hak warga untuk beribadah juga harus kita hormati," pungkas Respati.
