Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Tengah (Jateng) melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng, Semarang Selatan. Dalam aksi itu mereka membakar sebuah ban sehingga disemprot oleh polisi menggunakan water cannon.
Pantauan detikJateng di lokasi pada Senin (22/6) sekitar pukul 16.00, ratusan mahasiswa yang tergabung dengan PMII mulai berkumpul. Mereka tampak mengenakan almamater berwarna biru dan bendera kuning berlambang logo PMII.
Tampak berbagai banner dipajang di gerbang kantor Gubernur Jateng. Salah satunya bertuliskan "Reformati".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah orator menyampaikan suara seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulanya para massa beraksi secara damai. Aksi tidak ricuh.
 Polisi menyiram ban yang dibakar massa aksi di depan kantor Gubernur Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Senin (22/6/2026) sore. Foto: Muhammad Iqbal Al Fardi/detikJateng |
Semakin sore, mereka menuntut untuk masuk ke kantor Gubernur. Namun, gerbang masih ditutup.
Sekitar pukul 17.00 WIB, massa membakar sebuah ban di depan gerbang. Asap putih membumbung.
Sejumlah anggota polisi yang berada di dalam gerbang mulai bersiap-siap. Sebuah mobil taktis water cannon kemudian maju meski masih di dalam gerbang.
Lantas, mobil tersebut menyemprotkan air ke arah ban yang dibakar massa. Sebagian mahasiswa buyar, api pun padam.
Koordinator aksi, Andre Bahtiyar, menyebut PMII Jateng menyoroti sejumlah isu nasional mulai dari kenaikan harga BBM hingga UU Reformasi Polri.
"Isu kenaikan BBM. Yang kedua, nilai tukar rupiah yang semakin murah dan hari ini menginjak seharga Rp17.800 sekian. Kemudian isu soal kemarin pengesahan Undang- Polri yang mana itu kan di dikode kembali di bulan Mei selama 20 hari, tanggal 9 langsung disahkan. Sedangkan RUU Perampasan Aset dari 2027 sampai hari ini, selama 18 tahun itu nggak disahkan," tutur Andre saat ditemui di depan kantor Gubernur Jateng sore ini.
Selain itu, Andre mempertanyakan bagaimana bisa bisa aparatur kepolisian hingga TNI masuk ke ruang sipil. Dia menilai, hal tersebut mencemari amanat reformasi.
"Ini kita kritisi bagaimana aparatur negara TNI Polri bisa masuk di ruang sipil. Ini sangat mencemari amanah reformasi. Bagaimana TNI dan Polri harus kita tarik ke barak," tegasnya.
Andre menyebutkan, massa aksi juga menyoroti soal tata kelola MBG. Dia menaruh perhatian terhadap para petinggi BGN yang tersandung kasus dugaan korupsi.
"Karena MBG itu kan program yang sangat besar, menghabiskan anggaran yang begitu besar. Apalagi memotong anggaran-anggaran yang lain seperti pendidikan, kesehatan. Dan nyatanya terjadi korupsi besar-besaran para pimpinan BGN kemarin," sebutnya.
Andre mengatakan, PMII Jateng meminta agar MBG dievaluasi secara menyeluruh.
"Kalau kami dari PMII Jawa Tengah prinsipnya memberikan saran untuk melakukan evaluasi besar-besaran soal program pelaksanaan MBG," pungkasnya.
(apu/alg)
