Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) akan mendalami temuan 100 titik SPPG yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap. Pemprov juga meminta masyarakat ikut melaporkan jika menemukan dugaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jateng, Iwanuddin Iskandar. Ia mengatakan, pihaknya terbuka menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
"(Kalau ada masyarakat yang menemukan) Lapor dong ke kami. Silakan, kan ada Lapor Gub. Langsung ke Satgas SPPG juga ada, laporkan. Malah terima kasih sekali," kata Iwan di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (24/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengaku, hingga kini belum menerima laporan resmi terkait temuan sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap. Meski demikian, Pemprov Jateng siap menindaklanjuti apabila ada laporan yang masuk.
"Kami belum mendapatkan masukan. Kalau memang itu, ya kami, kami kan termasuk satgas, kalau itu ada, akan dicrosscheck juga," ujarnya.
Iwanuddin menegaskan, Pemprov Jateng bersama Satgas MBG akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap informasi yang diterima. Menurutnya, pengawasan penting dilakukan untuk memastikan program pemerintah pusat berjalan sesuai tujuan.
"Kami cek, gimana nggak kami cek? Itu program pemerintah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di sana," katanya.
Selain menunggu laporan masyarakat, tambah Iwan, Pemprov Jateng juga memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.
"Kami akan pastikan program yang baik dari pemerintah pusat ini, kami selaku wakil pemerintah pusat dan kabupaten/kota, selalu akan kami cek bersama kabupaten dan kota," tuturnya.
"Apabila terbukti benar itu ternyata fiktif, ketentuan biar perundang-undangan yang mengatur. Kalau memang fiktif dan sebagainya, kan nggak ada SPPG, apa yang ditutup?," ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mengungkap adanya sekitar 100 titik SPPG yang terindikasi fiktif. Temuan itu muncul setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Korwil BGN Cilacap bersama tim investigasi.
Ammy menjelaskan, dari lebih dari 300 titik yang tercatat, sekitar 100 titik diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan maupun aktivitas yang mendukung operasional layanan tersebut. Bahkan, sebagian titik tercatat berada di lokasi yang tidak masuk akal, mulai dari kawasan hutan, sawah, hingga area pemakaman.
"Sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik lebih di Kabupaten Cilacap. Setelah didatangi oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN pusat, kurang lebih ada 100 titik yang tidak ada bangunan apa pun. Ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan," kata Ammy, Selasa (23/6/2026).
Sementara itu Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah (Jateng) sudah membantah soal 100 titik fiktif itu. BGN menyebut 100 titik SPPG itu sudah mempunyai ID SPPG, sehingga menandakan pernah terdaftar dalam sistem BGN dan masuk tahap persiapan pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Artinya kurang lebih 100 SPPG ini masuk proses persiapan. Sebelum ada moratorium atau penundaan penambahan SPPG, dalam portal itu dipersilakan membangun karena masuk proses persiapan," kata Koordinator Regional BGN Jateng, Reza Mahendra.
Kendati demikian, Reza mengakui sebagian titik yang terdaftar tersebut memang belum menunjukkan perkembangan pembangunan.
"Kurang lebih 100 SPPG ini dari informasi yang kami peroleh sudah ada ID SPPG, artinya terdaftar melalui portal. Namun beberapa di antaranya tidak berprogres, tidak ada pembangunan," ungkapnya.
(alg/apl)
