Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, digeruduk mahasiswa usai mengisi kuliah umum di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Para mahasiswa memberi pigura berisi somasi saat menggeruduk Purbaya.
Pantauan detikJateng di lokasi pada Jumat (3/7), Purbaya keluar lewat basement gedung Muladi Dome. Awak media dan sejumlah mahasiswa yang mulanya menunggu di pintu keluar, berlarian ke basement lantaran mobil yang membawa Menkeu itu melaju ke bawah.
Di sana, mahasiswa memberikan sebuah pigura berisi somasi kepada Purbaya. Mantan Ketua LPS itu pun tertawa sembari menerima pigura itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bukti cinta kami, teman-teman, terhadap Indonesia, terhadap masa depan ekonomi. Kami berharap, Pak Purbaya agar segera memperbaiki ekonomi Indonesia," ungkap Kepala Divisi Aksi dan Jaringan BEM Undip, Emilio Wiwanda, kepada Purbaya saat menyerahkan pigura tersebut, Jumat (3/7/2026)
Selanjutnya, Ketua Bidang Sosial Politik BEM Undip, Fadhil Dzikra, mengatakan kepada Purbaya bahwa somasi tersebut berisi suara mahasiswa Undip yang resah akan ekonomi Indonesia.
"Bapak, ini adalah suara kami dari Aliansi Suara Undip, mahasiswa yang resah terhadap situasi ekonomi yang ada di Indonesia," tuturnya.
"Masukannya apa?" tanya Purbaya.
Fadhli pun menyampaikan agar Menkeu salah satunya bisa mengevaluasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihaknya menilai program tersebut tidak dirasa manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah Bapak bisa mengevaluasi total terkait dengan pendanaan MBG karena kami tidak melihat adanya manfaat yang signifikan," ungkap Fadhli kepada Purbaya.
Purbaya menjawab, pemerintah telah memangkas anggaran salah satu program prioritas pemerintah itu.
"Ada efisiensi, MBG akan dipotong dari Rp 270 (triliun) ke bawah Rp 200 (triliun). Dan ke depan akan kita amati dari hari ke hari," jawab Purbaya.
Lantas, Fadhli menimpali bahwa program MBG tidak berlandaskan undang-undang yang sah, melainkan hanya menggunakan peraturan presiden.
"MBG tidak punya undang-undang yang sah. Hari ini hanya ada peraturan presiden terkait dengan MBG," kata Fadhli.
"Ada Undang-undang APBN, kan. Ada undang-undangnya. Cuma gini kita akan perbaiki bareng nanti. Saya kan akan jalan setiap bulan, tuh, nanti kalau di sini ada yang mau ikut, boleh," timpal Purbaya.
Berikut isi lengkap somasi mahasiswa Undip yang diberikan Purbaya.
DIPONEGORO MENGGUGAT
Melihat konstelasi ekonomi nasional makin hari terasa carut marut hingga momok kegelisahan masyarakat Indonesia hari ini. Ekonomi yang tidak memberi kepastian hidup, pemborosan anggaran negara, tidak adanya itikat pasti untuk memenuhi "hak" warga negara (khususnya pendidikan dan kesehatan) turut menjadi puncak kemuakan masyarakat Indonesia dalam melihat pengelolaan anggaran negara. Melihat realitas hidup masyarakat hari ini, sangat dimungkinkan masyarakat kelas bawah tidak memiliki kesempatan untuk berkembang (dalam segi ekonomi), lain dari pada itu kelas menengah yang berpotensi untuk menghidupi ekonomi arus bawah didegradasi terus menerus melalui kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan posisinya.
Peran Menteri keuangan yang strategis seyogyanya menjadi "hand break" bagi penguasa dalam pengelolaan anggaran negara. Sebab, melihat derasnya anggaran negara yang digunakan dengan cuma-cuma. Antaranya program-program strategis pemerintah yang dalam realitasnya tidak berdampak positif signifikan kepada masyarakat turut menjadi tanda tanya bagaimana sejatinya peran bendahara tersebut. Menteri Keuangan sebagaimana lembaga yang seharusnya memiliki upaya mendalam sebagai rem bagi penggunaan anggaran, dirasa tabu melihatnya. Alhasil Menteri Keuangan hanyalah dianggap tempat penyimpanan uang negara saja. Namun, secara gamblang tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk mengatur kepentingan anggaran sebagaimana mandatory spending yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia 1945.
Kemuakan masyarakat indonesia, khususnya Jawa Tengah telah membendung. Hari ini, kami Aliansi Suara Undip memberikan pernyataan bahwa kami akan berupaya terus menuntut Menteri Keuangan untuk patuh kepada kepentingan umum, bukan kepentingan dan demi kepuasan perguasa semata. Jikalau memang Kementerian Keuangan tidaklah berubah maka kami pastikan #janganBayarPajak akan menggema lebih luas hingga lin-lini yang lebih kecil.
Semarang, 3 Juli 2026
Tertanda Masyarakat Yang Resah.
(alg/aku)
