Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang menyalurkan bantuan keuangan (BanKeu) desa tahun 2026 senilai Rp 15,8 miliar. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung percepatan pembangunan di 144 desa.
Hal itu disampaikan Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, saat rapat koordinasi BanKeu kepada pemerintah desa di Aula Bupati Batang. Faiz mengatakan, sinkronisasi visi pembangunan dari tingkat kabupaten hingga desa penting dilakukan agar program pembangunan berjalan selaras.
"Kepala desa memiliki peran strategis sebagai pemimpin pemerintahan paling dekat dengan masyarakat sekaligus pemegang yurisdiksi di tingkat bawah," kata Faiz dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak mungkin mengawasi wilayah seluas 85 ribu hektare dan melayani sekitar 850 ribu jiwa sendirian. Karena itu, visi kabupaten harus diterjemahkan dengan baik sampai ke tingkat desa dan masyarakat," lanjutnya.
Ia menjelaskan total anggaran BanKeu desa tahun 2026 mencapai Rp 15,8 miliar. Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi penyaluran telah mencapai Rp 4,8 miliar untuk 62 titik pembangunan dari total 236 titik yang telah disetujui.
Faiz pun meminta bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak ada pungutan apa pun dalam proses penyaluran BanKeu.
"Kalau ada yang mengatasnamakan bupati meminta uang terkait BanKeu, itu tidak benar. Saya pastikan tidak ada permintaan uang sepeser pun," tegasnya.
Menurutnya, nominal bantuan yang diterima tiap desa berbeda-beda, mulai Rp 30-200 juta. Angka itu menyesuaikan kebutuhan pembangunan masing-masing wilayah.
Di tengah kondisi fiskal yang cukup menantang, kata dia, Pemkab Batang disebut tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan meski transfer keuangan dari pemerintah pusat mengalami efisiensi hingga hampir Rp 240 miliar.
"Selain pembangunan fisik, Pemkab Batang juga mulai mengarahkan indikator penilaian desa pada aspek sumber daya manusia, khususnya tingkat pendidikan masyarakat," ucapnya.
Ia menyebut desa dengan angka putus sekolah paling rendah akan memperoleh penilaian lebih baik dalam berbagai program pemerintah. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan program Kejar Paket C gratis.
"Kami ingin kepala desa memanfaatkan program ini agar angka putus sekolah semakin rendah dan kualitas pendidikan masyarakat meningkat," ucapnya.
Selain membahas bantuan keuangan, Faiz juga mendorong desa-desa di Batang mulai membangun sistem pengelolaan sampah mandiri hingga tingkat desa. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya soal kebersihan lingkungan, tetapi juga bisa menjadi penggerak ekonomi desa.
"Ke depan desa-desa di Kabupaten Batang harus punya kemandirian pengelolaan sampah yang baik, sehingga tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat membangun kemandirian fiskal desa," ujarnya.
Ia menyebut sejumlah desa telah mulai membangun fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Desa Tersono. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentul juga disiapkam untuk mendukung pengelolaan sampah terintegrasi di wilayah timur Batang.
"Pemkab Batang juga tengah menyiapkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi di wilayah timur melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentul," ujarnya.
"Beberapa kecamatan yang didorong mulai menerapkan manajemen pengelolaan sampah tingkat desa di antaranya Gringsing, Subah, Banyuputih, Tersono, dan Limpung," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengenalkan konsep polluter pays atau pencemar membayar. Menurutnya, masyarakat yang menghasilkan sampah harus ikut bertanggung jawab terhadap biaya pengelolaannya.
"Selama ini masih ada pola pikir bahwa setelah membayar retribusi, masyarakat bebas membuang sampah. Ke depan harus berubah. Yang menghasilkan sampah, maka ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaannya," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Batang Akhmad Handy Hakim mengatakan terdapat 266 titik penerima BanKeu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang.
"Namun setelah melalui proses persetujuan, sebanyak 236 titik di 144 desa ditetapkan sebagai penerima bantuan keuangan," jelasnya.
(ams/apl)
