Pemkab Sidoarjo terus memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R). Pengoptimalan sistem ini dilakukan demi mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo Arif Mulyono mengatakan arahan Bupati Sidoarjo tidak sekadar memerangi sampah tetapi memperbaiki sistem pengelolaannya agar lebih efektif dan berkelanjutan.
"Kami belajar dari berbagai daerah yang menghadapi persoalan serius karena TPA sudah penuh. Karena itu fokus kami adalah mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya sebelum masuk ke TPA," kata Arif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, TPA di Sidoarjo saat ini memiliki luas sekitar 13,8 hektare dan telah menggunakan sistem sanitary landfill. Meski demikian, kapasitas TPA harus dijaga agar tidak cepat penuh.
"Kalau sampah terus masuk tanpa ada pengurangan dari hulu, sebaik apa pun sistem TPA tetap akan menghadapi keterbatasan. Karena itu TPS 3R menjadi gerbang utama sebelum sampah dibawa ke TPA," ujarnya.
Saat ini terdapat sekitar 210 unit TPS 3R yang tersebar di berbagai wilayah Sidoarjo. Fasilitas tersebut berfungsi untuk memilah, mengolah, dan mengurangi volume sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir.
DLHK juga menyiapkan 18 tenaga pendamping atau fasilitator untuk membantu pengelolaan TPS 3R. Sementara desa yang belum memiliki TPS 3R dapat bekerja sama dengan desa tetangga yang telah memiliki fasilitas tersebut.
Arif menjelaskan penguatan TPS 3R akan dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni kebijakan dan keuangan, penguatan teknis serta sarana prasarana, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
"Dari sisi kebijakan, kami ingin ada standar pengelolaan yang jelas dan transparan, termasuk pengelolaan iuran warga. Dari sisi teknis, kami mendorong penyediaan sarana yang memadai. Sedangkan dari sisi masyarakat, kami ingin partisipasi warga semakin meningkat," jelasnya.
Saat ini cakupan layanan pengangkutan sampah di Sidoarjo baru menjangkau sekitar 44 persen rumah tangga yang terdaftar sebagai pelanggan. Ke depan, pemerintah menargetkan cakupan layanan meningkat hingga 70 sampai 80 persen.
Untuk memastikan seluruh TPS 3R bekerja optimal, DLHK akan menerapkan sistem pemantauan terintegrasi. Setiap TPS akan dievaluasi berdasarkan jumlah sampah masuk, tingkat pemilahan dan pengolahan, serta volume residu yang masih harus dibuang ke TPA.
"Indikator ini penting untuk mengetahui mana TPS yang berjalan baik dan mana yang perlu pendampingan lebih lanjut," katanya.
Berdasarkan hasil pemetaan DLHK, dari sekitar 210 TPS 3R yang ada, sebanyak 25 unit tidak aktif, 84 unit berada dalam kondisi kurang baik, 77 unit berkategori sedang, dan hanya 22 unit yang dinilai beroperasi dengan baik.
"Kondisi ini menjadi perhatian kami. Karena itu seluruh TPS sudah kami petakan untuk mendapatkan pendampingan, baik dari aspek kelembagaan, keuangan, teknis, maupun partisipasi masyarakat," ujar Arif.
Ia menambahkan, penilaian kinerja TPS 3R dilakukan berdasarkan empat aspek utama, yaitu kelembagaan, keuangan, sarana dan prasarana teknis, serta keterlibatan masyarakat.
Menurut Arif, salah satu penyebab utama TPS tidak berjalan optimal adalah lemahnya tata kelola keuangan. Beberapa kasus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pelanggan dan laporan yang disampaikan pengelola, sehingga memicu tunggakan pembayaran dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
"Masalah terbesar sebenarnya bukan pada sampahnya, tetapi pada tata kelola. Jika pengelolaan tidak transparan, masyarakat menjadi enggan berpartisipasi dan akhirnya sistem tidak berjalan," tegasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, DLHK mendorong pengawasan berlapis yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga warga setempat. Selain itu, setiap pengelola TPS diwajibkan menyusun laporan terbuka yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau ada pengelola yang tidak jujur atau tidak mampu menjalankan tugasnya, pergantian pengelola merupakan hal yang wajar. Yang paling penting adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik," katanya.
DLHK juga membuka peluang pemanfaatan lahan kas desa yang tidak termasuk lahan sawah dilindungi untuk pembangunan maupun pengembangan TPS 3R. Fasilitator akan diterjunkan langsung untuk membantu pengelolaan manajemen dan operasional di lapangan.
Saat ini volume sampah yang masuk ke sistem pengelolaan di Sidoarjo berkisar antara 500 hingga 600 ton per hari. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan secara bertahap menjadi sekitar 400 hingga 450 ton per hari melalui optimalisasi pemilahan dan pengolahan sampah di TPS 3R.
"Kalau TPS 3R berfungsi optimal, volume sampah yang masuk ke TPA akan berkurang signifikan. Itu menjadi kunci agar lingkungan tetap bersih dan kapasitas TPA dapat bertahan lebih lama," pungkas Arif.
(auh/dpe)
