Ratusan warga Surabaya menggelar aksi damai di Taman Apsari. Aksi ini membawa sejumlah poin tuntutan kepada pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan.
Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Surabaya Mengggugat, Muhammad Ichsan Aditya mengatakan warga Surabaya membawa 8 tuntutan kepada pemerintah pusat.
"Paling krusial hari ini ketika Undang-Undang Polri disahkan secara ugal-ugalan dan ketika UU TNI tahun 2025 menjadi karpet merah bagi praktik militerisme yang hari ini makin meluas dan masif," kata Aditya di lokasi, Senin (15/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aditya juga meminta pemerintah pusat untuk menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih.
"Dan tentunya juga bagian respons dari kami terhadap pelaksanaan program makan gratis dan koperasi desa merah putih dan segala program pemerintahan yang dilakukan tidak secara melalui perencanaan yang matang dan melalui proses riset akademik," jelasnya.
"Tentunya progam MBG yang kami ingat telah menginflasi APBN dalam hal pendidikan dan dalam aspek lainnya yang tentunya menginflasi dari hak-hak masyarakat," tambahnya.
Selain itu, Aditya menyebut kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah amburadul. Hal ini juga mengacu pada lemahnya nilai tukar Rupiah.
"Ini juga respons kami atas kondisi stabilitas ekonomi yang hari ini kian mencemaskan karena angka Rupiah sempat angka Rp 18 Ribu dan tentunya ini prediksi dari ekonom kita melihat bisa sampai angka Rp 20 Ribu," jelasnya.
"Atas kondisi ini, kita melihat mulai ada mulai kenaikan BBM dan lain sebagainya yang tentunya ke situasi ke depan. Tentu krisis bisa terjadi di segala sektor mulai dari ekonomi atas dasar pemborosan APBN dan lain-lain, atas dasar pemborosan APBN yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Ketika respons kita dicap hanya sebagai statistika dan tentunya di lain sisi imunitas yang kita saksikan ini masih mencekam di negeri ini," tandasnya.
(faa/abq)
